MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan peran perpustakaan desa, kelurahan, dan taman baca masyarakat dalam menciptakan inklusi sosial dan pemberdayaan di tingkat daerah.
Langkah ini diimplementasikan melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang menyasar 50 perpustakaan di sembilan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Pelaksana Tugas Kepala DPK Kaltim, Anita Natalia Krisnawati, menjelaskan bahwa program TPBIS tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, tetapi juga untuk memperluas akses informasi yang mendukung pembangunan masyarakat, serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
“Melalui perpustakaan desa, kami berupaya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggali potensi lokal, yang berujung pada peningkatan ekonomi dan kualitas hidup,” terangnya.
Melalui program ini, TPBIS juga mendukung penciptaan peluang ekonomi baru. Misalnya, ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya memanfaatkan singkong untuk konsumsi rumah tangga kini bisa mengolahnya menjadi produk bernilai jual setelah mempelajari berbagai teknik pengolahan melalui buku yang mereka baca di perpustakaan desa.
Selain itu, beberapa desa di Kaltim telah berhasil mengembangkan produk olahan jahe yang kini menjadi minuman dan bubuk jahe yang bernilai ekonomi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat melalui perpustakaan desa.
Untuk mendukung program ini, DPK Kaltim mengadakan Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bimtek SPP TIK) yang diselenggarakan secara daring dan luring pada 18-21 November 2024. Bimtek ini bertujuan agar pengelola perpustakaan desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
Anita menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan TPBIS. Selain bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, DPK Kaltim juga bersinergi dengan sekolah dan organisasi masyarakat, seperti PKK, untuk mengembangkan perpustakaan desa yang lebih efektif.
“Kami juga mendampingi SMK dalam mengembangkan kegiatan literasi yang dapat mendukung keterampilan siswa,” katanya.
Namun, meskipun terdapat tantangan terkait rendahnya tingkat literasi di beberapa wilayah, terutama di daerah yang akses internetnya terbatas, DPK Kaltim tetap optimis bahwa perpustakaan desa dapat berperan sebagai pusat informasi dan inspirasi yang dapat membantu masyarakat mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.
“Perpustakaan desa bukan hanya tempat untuk membaca, tetapi juga sebagai ruang belajar yang berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Adv/Koko/M Jay)
