Mediaborneo.net, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan tekad kuat untuk memastikan seluruh desa mendapatkan layanan dasar yang layak, terutama akses listrik dan infrastruktur penunjang.
Komitmen ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat, Rabu (3/9/2025).
“Bagi kami di DPMD, prinsipnya sederhana: tidak ada desa yang boleh tertinggal. Semua warga berhak menikmati layanan dasar yang sama, mulai dari listrik, air, hingga jalan desa. Itu komitmen yang terus kami perjuangkan,” katanya.
Ia menjelaskan, dari total 193 desa di Kukar, sebagian besar sudah terlayani dengan infrastruktur dasar. Namun masih ada desa-desa yang membutuhkan perhatian khusus. Salah satunya Desa Menamang Kiri di Kecamatan Tenggarong Seberang, yang hingga kini sebagian RT belum terjangkau listrik.
“Desa Menamang Kiri sudah masuk dalam rencana 2026 untuk peningkatan kapasitas listrik. Artinya, RT 5 dan RT 6 yang selama ini belum teraliri akan segera mendapatkan hak yang sama. Kita tidak ingin ada perbedaan pelayanan antar-RT dalam satu desa,” ujarnya.
Arianto juga menyoroti Desa Muara Enggelam sebagai contoh nyata keberhasilan program listrik tenaga surya komunal yang dibangun sejak 2014. Menurutnya, program itu membuktikan bahwa desa bisa mandiri sekaligus mendapat tambahan pendapatan desa.
“Muara Enggelam menjadi bukti bahwa dengan kerja sama masyarakat, teknologi tepat guna bisa memberi manfaat besar. Bukan hanya listrik yang dinikmati, tapi desa juga memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes). Ini model yang akan kita dorong di wilayah lain,” paparnya.
Meski begitu, Arianto mengakui masih ada tantangan besar. Dua desa di Muara Kaman, yakni Lamin Pulut dan Lamin Telihan, hingga kini belum tersentuh jaringan listrik PLN maupun pembangkit komunal. Warga hanya mengandalkan genset yang beroperasi enam jam per hari.
“Ini jelas belum layak. Kami sangat memahami keluhan masyarakat. Oleh karena itu, kami terus berkomunikasi dengan PLN. Bahkan PLN sudah menyatakan siap membangun jaringan, hanya saja sempat tertunda karena refocusing anggaran tahun 2024 dan rasionalisasi di 2025,” katanya.
Arianto menegaskan pihaknya tidak akan berhenti menagih realisasi komitmen tersebut. Ia meminta masyarakat percaya bahwa pemerintah kabupaten benar-benar memprioritaskan kebutuhan dasar warga desa.
“Harapan kita sederhana: tahun-tahun berikutnya anggaran PLN segera turun, sehingga jaringan listrik ke Lamin Pulut dan Lamin Telihan bisa terealisasi. Percayalah, DPMD akan terus mengawal agar semua desa di Kukar merasakan layanan dasar tanpa terkecuali,” pungkasnya. (ADV/Kominfo Kukar)
