Mediaborneo.net, Samarinda – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membangun SPBU khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat dukungan positif dari legislatif.
Dukungan tersebut datang dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, yang menilai program ini dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan disiplin dan kinerja ASN, selama kebijakan tersebut tidak membebani keuangan daerah.
Menurut Abdul Rohim DPRD Samarinda, keberadaan SPBU khusus ASN Samarinda bisa mengurangi potensi keterlambatan pegawai akibat antrean panjang di SPBU umum. Ia menegaskan bahwa kendaraan dinas ASN nantinya akan diwajibkan menggunakan bahan bakar non-subsidi agar tidak mengganggu distribusi BBM untuk masyarakat.
“Saya mendukung penuh jika pembangunan SPBU khusus ASN ini benar-benar bisa meningkatkan kinerja dan kedisiplinan pegawai. Tidak ada lagi alasan terlambat bekerja karena antre BBM,” ujarnya..
Rencana pembangunan SPBU khusus ASN di Samarinda muncul setelah sempat terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU beberapa waktu lalu. Meski kini antrean sudah mulai berkurang, Pemkot menilai potensi gangguan serupa masih mungkin terjadi, sehingga diperlukan langkah antisipatif yang efisien.
Rohim menilai, ide tersebut relevan dan realistis jika dirancang dengan matang serta tidak menggunakan anggaran besar. Ia juga mengingatkan agar Pemkot melakukan evaluasi menyeluruh agar program ini tidak hanya menjadi wacana.
“SPBU khusus ASN jangan sekadar jadi proyek coba-coba. Harus ada kajian teknis, pengawasan, dan pelaksanaan yang transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan ASN,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Pemkot Samarinda telah menggelar sejumlah rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas teknis pembangunan SPBU khusus ASN Samarinda. Dalam kajian sementara, ada lima lokasi strategis yang menjadi prioritas, antara lain Jalan HAMM Rifaddin, MT Haryono, dan Suryanata.
Langkah ini diharapkan dapat memperlancar distribusi bahan bakar bagi kendaraan dinas tanpa mengganggu pelayanan publik. Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi contoh efisiensi kerja birokrasi di daerah lain.
Rohim menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting agar proyek ini berjalan efektif. Ia juga meminta agar seluruh mekanisme operasional SPBU disusun secara jelas, efisien, dan transparan, dengan pengawasan langsung dari DPRD.
“Dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat, SPBU khusus ASN Samarinda bisa menjadi solusi nyata untuk mendukung kinerja ASN sekaligus menjaga kelancaran pelayanan publik,” tutup Rohim. (Koko/ADV/DPRD Samarinda)
