Mediaborneo.net, Samarinda – Isu longsor yang terjadi di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, kembali mencuat ke publik dan menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat.
Warga yang terdampak mengadukan peristiwa ini ke DPRD Kalimantan Timur, meminta kejelasan atas dugaan keterlibatan aktivitas pertambangan di sekitar wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, mengatakan pihaknya tidak tinggal diam. Aduan warga akan ditindaklanjuti dengan langkah konkret, termasuk rencana kunjungan langsung ke lokasi longsor Batuah bersama instansi terkait.
“Kami sudah menerima laporan warga. Ada dua sudut pandang yang harus dipertemukan. Di satu sisi warga menduga aktivitas tambang sebagai penyebab longsor, namun di sisi lain perusahaan membantah karena lokasi kegiatan tambang disebut cukup jauh dari titik longsor,” ujarnya.
Peristiwa longsor di Batuah memang bukan kejadian sepele. Bagi warga, ini bukan hanya tentang kerusakan lingkungan, tapi juga menyangkut rasa aman dan keberlangsungan hidup di desa mereka.
Dugaan bahwa aktivitas tambang di sekitar Batuah menyebabkan kerusakan struktur tanah, menjadi kekhawatiran utama warga. Mereka pun meminta kejelasan, sekaligus pertanggungjawaban dari perusahaan tambang yang beroperasi tak jauh dari lokasi kejadian.
Namun versi berbeda datang dari pihak perusahaan tambang. Menurut mereka, lokasi aktivitas pertambangan berada cukup jauh dari titik longsor, sehingga secara teknis tidak memiliki keterkaitan langsung. Bahkan, perusahaan menegaskan bahwa aktivitas mereka berjalan sesuai standar operasional dan regulasi lingkungan yang berlaku.
Meski demikian, pihak perusahaan menyatakan kesediaan membantu warga terdampak, sebagai bentuk kepedulian sosial. Bentuk bantuan tersebut masih bersifat terbuka, bisa berupa uang tali asih, bantuan logistik, hingga perbaikan fasilitas warga yang terdampak. Namun sampai hari ini, belum ada kesepakatan final terkait besaran atau bentuk bantuan yang akan diberikan.
“Pihak perusahaan menunjukkan itikad baik. Mereka siap bantu, meski warga menginginkan bentuk tanggung jawab yang lebih tegas dan menyeluruh. Masalah nominal bantuan masih belum ditentukan, tapi komunikasi terus berjalan,” terang Subandi.
Dalam waktu dekat, Komisi III DPRD Kaltim bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan perwakilan warga Batuah akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan fakta lapangan, serta menyatukan persepsi dari berbagai pihak yang selama ini masih berbeda pandangan.
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan dibentuknya tim biologi independen untuk melakukan kajian lingkungan secara objektif dan ilmiah. Usulan ini pun disambut positif oleh DPRD Kaltim.
“Permintaan warga akan kita akomodasi. Mereka ingin ada tim independen yang menilai dampak ekologis dari peristiwa longsor ini. Kita akan duduk bersama membahas siapa yang akan membentuk tim, siapa yang mendanai, dan bagaimana kerjanya. Yang pasti, DPRD akan memfasilitasi proses ini,” pungkasnya. (Koko/ADV/DPRD Kaltim)
