Mediaborneo.net, Samarinda – DPRD Kota Samarinda resmi menandatangani nota kesepakatan bersama Wali Kota terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna masa persidangan II tahun 2025. Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah tema pembangunan tahun depan, yakni akselerasi ekonomi untuk infrastruktur berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai tema tersebut relevan dengan situasi global dan nasional saat ini, yang sedang diwarnai perlambatan ekonomi akibat berbagai faktor eksternal. Menurutnya, tren efisiensi anggaran yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, termasuk pada tahun 2005, berpotensi kembali berlanjut pada tahun 2026.
“Tema KUA PPAS 2026 adalah akselerasi ekonomi untuk infrastruktur berkelanjutan dan pengembangan SDM. Menurut kami, ini relevan dengan kondisi saat ini, karena situasi global dan nasional berdampak pada kontraksi ekonomi,” ujarnya, Jum’at (15/8/2025).
Abdul Rohim menjelaskan bahwa salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Pentingnya akselerasi ekonomi adalah agar kita tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat. Jika terjadi pemangkasan, dampaknya bisa buruk. Maka PAD harus dioptimalkan supaya postur APBD bisa lebih ideal,” jelasnya.
Berdasarkan target KUA PPAS 2026, PAD Samarinda dipatok sebesar Rp1,2 triliun dengan asumsi total APBD mencapai Rp5,3 triliun. Persentasenya masih berada di kisaran 20 persen, di bawah idealnya 30–50 persen. Kendati demikian, Abdul Rohim optimistis target tersebut dapat dilampaui seperti capaian tahun-tahun sebelumnya.
“Idealnya porsi PAD bisa mencapai 30–40 bahkan sampai 50 persen dari postur APBD. Memang saat ini belum sampai di angka tersebut, tapi kondisinya sudah cukup baik. Untuk APBD 2026, target PAD dipatok sekitar Rp1,2 triliun dari total APBD Rp5,3 triliun, atau sekitar 20 persen lebih,” katanya
Menurutnya, peningkatan PAD hingga Rp1,3 triliun, Rp1,4 triliun, bahkan Rp1,5 triliun sangat mungkin dicapai. Dengan proporsi PAD yang lebih besar, Samarinda dapat tetap melaksanakan pembangunan tanpa bergantung penuh pada transfer pusat, meski terjadi pemangkasan anggaran. Ia pun optimistis target PAD 2026 terlampaui, mengingat capaian PAD sebelumnya selalu melebihi target.
Capaian tersebut akan memberi ruang bagi pembangunan daerah, meski dana transfer pusat mengalami penurunan.
“2026 target PAD kita Rp1,2 triliun. Selama ini selalu tercapai dan selalu lebih pencapaian untuk PAD. Kalau PAD kuat, apapun yang terjadi di pusat kita tetap bisa melaksanakan pembangunan,” pungkasnya.
(Mela/Adv/DPRD Samarinda)
