Mediaborneo.net, Samarinda – Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap ketimpangan hak pekerja, DPRD Samarinda menunjukkan komitmen serius dengan mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Langkah ini bukan sekadar penyempurnaan regulasi, tetapi menjadi titik balik untuk memperjuangkan keadilan bagi buruh sektor informal dan penyandang disabilitas yang selama ini belum mendapat perlindungan optimal.
Ketua Pansus IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menegaskan bahwa revisi perda ini didesain untuk menciptakan keberpihakan nyata terhadap kelompok rentan di dunia kerja.
“Kami tidak ingin ini hanya menjadi perubahan administratif. Tujuan utama kami adalah menghadirkan regulasi yang benar-benar melindungi hak-hak pekerja, termasuk buruh disabilitas dan pekerja sektor informal,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Melalui serangkaian rapat intensif bersama Dinas Ketenagakerjaan dan berbagai organisasi serikat buruh, DPRD menemukan banyak fakta lapangan yang tak bisa diabaikan. Mulai dari praktik manipulasi status usaha mikro oleh perusahaan besar demi menghindari upah layak, hingga ketiadaan kuota kerja bagi penyandang disabilitas.
“Masih banyak perusahaan yang menyiasati hukum ketenagakerjaan. Revisi perda ini menjadi cara kita untuk menghentikan praktik-praktik tersebut,” tegas Harminsyah.
Ia juga menambahkan, inklusivitas tenaga kerja disabilitas akan diatur secara eksplisit dalam Perda baru, agar tidak hanya menjadi slogan semata.
Meski awalnya ditarget rampung pertengahan Juni 2025, revisi perda ini kemungkinan diperpanjang demi memperdalam substansi. DPRD ingin memastikan seluruh aspirasi buruh terakomodasi dengan baik, termasuk jaminan perlindungan pekerja sektor informal yang selama ini rawan eksploitasi.
“Lebih baik terlambat asalkan hasilnya berdampak nyata bagi kesejahteraan buruh. Kami ingin Perda ini menjadi simbol reformasi ketenagakerjaan di Samarinda,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
