Mediaborneo.net, Samarinda – Proyek Terowongan Selili yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Samarinda kembali disorot. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menuntut komitmen kuat dari Pemkot agar pembangunan terowongan yang telah menelan anggaran besar itu bisa segera rampung.
Samri menegaskan, setelah APBD Perubahan (APBD-P) 2025 disahkan, arah kebijakan Pemkot seharusnya difokuskan pada penyelesaian proyek strategis tersebut. Ia mengingatkan agar tidak ada alasan keterlambatan hanya karena penyesuaian dana tambahan.
“Terowongan ini sudah menyerap biaya besar dan masuk program prioritas kota. Kalau tidak selesai, itu bentuk pemborosan anggaran. Pemerintah wajib memastikan proyek ini tuntas,” ujar Samri, Jumat (10/10/2025).
Politisi tersebut juga menyoroti insiden tanah longsor yang sempat terjadi di sekitar lokasi pembangunan. Menurutnya, peristiwa itu menjadi tantangan serius yang perlu disikapi cepat oleh Pemkot, baik dari sisi teknis maupun anggaran tambahan.
“Longsor itu jadi catatan penting. Pemkot harus menyiapkan dana tambahan untuk penanganan agar tidak menghambat progres utama,” katanya.
Samri mendorong agar Pemkot berani mengambil langkah tegas, bahkan jika harus menunda beberapa program lain demi memastikan Terowongan Samarinda bisa segera digunakan masyarakat.
“Lebih baik satu proyek besar rampung dan berdampak nyata, daripada banyak program tapi tidak ada yang selesai,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa progres pembangunan sudah berada di tahap akhir, hanya menyisakan sebagian kecil pekerjaan sebelum terowongan dapat difungsikan.
“Kalau pemerintah serius, tahun ini mestinya bisa selesai. Masyarakat sudah menunggu karena terowongan ini akan memperlancar arus lalu lintas di Samarinda Ilir,” ujarnya.
Samri menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjaga arah pembangunan. Menurutnya, proyek seperti Terowongan Selili merupakan simbol kemajuan dan keseriusan Pemkot dalam membangun kota.
“Terowongan Selili adalah wajah baru pembangunan Samarinda. Jangan sampai kesannya pemerintah setengah hati. Rakyat ingin bukti, bukan janji,” pungkasnya. (Han/ADV/DPRD Samarinda)
