Mediaborneo.net, Samarinda – Samarinda memiliki banyak destinasi wisata potensial yang bisa menjadi penggerak ekonomi daerah. Sayangnya, potensi ini belum tergarap maksimal. Infrastruktur yang kurang memadai, promosi yang lemah, perizinan yang rumit, serta anggaran pariwisata yang terbatas disebut menjadi hambatan utama pengembangannya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joko Wiratno, mengungkapkan bahwa destinasi seperti Gunung Steling dan wisata lainnya bisa menjadi magnet wisata yang mendatangkan wisatawan dari luar daerah. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpeluang meningkat.
Joko mengungkapkan, di daerah lain seperti Bogor dan Yogyakarta, kemajuan pariwisata didorong oleh penyelenggaraan event secara rutin, promosi intensif, dan infrastruktur yang sudah memadai. Bahkan, kawasan sederhana seperti hutan pinus di Yogyakarta mampu menarik banyak pengunjung.
“Kalau di Jawa, setiap desa bisa membentuk desa wisata. Kalau dimaksimalkan dan digodok, bisa menjadi aset wisata daerah, dan PAD daerah bisa meningkat dari situ,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, ia menyoroti bahwa persoalan infrastruktur dan promosi bukan satu-satunya hambatan. Masalah rumitnya perizinan juga membuat investor enggan mengembangkan wisata di Samarinda. Selain itu, proses perizinan juga dinilai berbelit.
“Sepeti di Lempake, kita perlu menarik investor baru untuk mengembangkan wisata di Samarinda, hanya saja kemarin ada keluhan terkait perizinan yang agak rumit. Kita sempat berdiskusi cukup intens dengan pengelola Lempake soal itu,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (11/8/2025).
Keterbatasan anggaran di Dinas Pariwisata juga menjadi kendala. Menurutnya Joko, porsi anggaran yang masih kecil membuat program pengembangan wisata sulit berjalan maksimal.
“Kita sudah meminta agar anggaran ini ditingkatkan. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi,” ucapnya.
Ia menegaskan, pengembangan wisata tidak hanya berdampak pada sektor hiburan, tetapi juga memberikan efek domino bagi UMKM, hotel, hingga industri kreatif. karena itu, ia mendorong pemerintah agar membenahi infrastruktur, menyederhanakan perizinan, menarik investor, dan meningkatkan anggaran pariwisata.
“Dampaknya besar, karena berkaitan dengan UMKM, hotel, dan sektor lainnya. Kalau pariwisata maju, maka bisnis hotel dan UMKM juga bisa berjalan,” tutupnya. (Mela/Adv/DPRD Samarinda)
