MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2023 dengan agenda Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan kali ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung Sekretariat DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmad, Samarinda, Selasa (24/10/2023).
Masing-masing perwakilan Fraksi menyampaikan pandangannya terkait APBD 2024 kepada seluruh Anggota legislatif dan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Pada agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda ini turut diwarnai berbagai interupsi dari Anggota DPRD Kota Samarinda.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada agenda penyampaian pandangan Fraksi-fraksi menyoroti masalah revitalisasi Pasar Pagi yang akan dilakukan oleh Pemkot Samarinda.
Fraksi PKS, kata dia, sangat mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang ingin memperbaiki bangunan Pasar Pagi tersebut. Sebab menilai wacana tersebut sangat baik, terutama untuk menata kota lebih baik dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda.
Kendati demikian, Fraksi PKS, kata dia, meminta agar Pemkot Samarinda turut melibatkan seluruh stakeholder terkait untuk melakukan perencanaan dengan matang. Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya persoalan baru di masyarakat.
“Perlu menjadi catatan adalah tetap libatkanlah seluruh stakeholder dan serap aspirasi yang disampaikan mereka,” ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun agar dapat mempertimbangkan dampak sosial yang terjadi jika Pasar Pagi direkonstruksi nantinya.
“Kita sangat memahami pedagang pasar baru saja pulih dari pandemi. Ditambah lagi beban untuk menghidupi keluarga,” katanya.
Ia juga meminta Pemkot untuk memperhatikan kebijakan yang diambil, agar pedagang tidak mengami masalah dalam peremonomian.
“Oleh sebab itu jika kebijakan yang diambil tidak cukup bisa memenuhi apa yang menjadi kehendak para pedagang, kita khawatir pedagang di Pasar Pagi akan mengahadapi permasalahan dalam perekonomiannya,” katanya.
Kendati demikian, Rohim berharap wacana Pemkot Samarinda tersebut akan tetap berjalan sesuai yang diharapkan dan segera mendapat solusi terbaik agar tak ada pihak yang dirugikan kedepannya. (Koko/M. Jay/Adv/DPRD Samarinda)
