Mediaborneo.net, Samarinda – Program Gratispol, inisiatif unggulan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Kaltim, mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Samarinda.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Harminsyah, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, yang menilai bahwa program layanan kesehatan gratis Gratispol merupakan langkah progresif dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menekankan pentingnya memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Segala bentuk program pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, apalagi bersifat gratis, tentu patut diapresiasi. Selama pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, kami siap memberikan dukungan,” ujarnya.
Meski menyambut baik program Gratispol, Harminsyah juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi teknis di lapangan. Menurutnya, tantangan dalam pelayanan publik tidak bisa dihindari, mulai dari kendala administratif hingga potensi keluhan dari masyarakat.
“Dalam praktiknya nanti tentu akan muncul berbagai tantangan, termasuk kemungkinan adanya keluhan masyarakat. Hal ini harus diantisipasi dengan kesiapan sistem dan petugas di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa meskipun GratisPol merupakan program dari pemerintah provinsi, DPRD Samarinda tetap memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal agar program ini berjalan maksimal di tingkat kota.
“Kami di DPRD Kota Samarinda tetap merasa memiliki kewajiban untuk mengawal pelaksanaannya, karena pada akhirnya program ini menyentuh masyarakat kami secara langsung,” katanya.
Sebagai informasi, Gratispol diluncurkan oleh Pemprov Kaltim sejak tahun 2024 sebagai wujud nyata kepedulian terhadap akses kesehatan masyarakat. Melalui program ini, warga Kalimantan Timur yang memiliki KTP daerah tersebut dapat mengakses layanan kesehatan gratis di berbagai fasilitas kesehatan pemerintah, termasuk rumah sakit provinsi dan puskesmas.
Harminsyah pun menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pelaksanaan program sosial seperti Gratispol dapat berjalan optimal dan tidak terhambat oleh birokrasi.
“Sinergi antara semua tingkatan pemerintahan menjadi kunci. Jika koordinasi berjalan optimal, maka pelaksanaan program di lapangan pun akan lebih lancar dan tepat sasaran,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
