Mediaborneo.net, Samarinda – Tekanan inflasi yang meningkat pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) tidak menggoyahkan stabilitas harga di Kalimantan Timur.
Hingga akhir 2025, inflasi daerah ini tetap berada pada level yang terkendali dan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, memperkuat keyakinan terhadap ketahanan ekonomi regional.
Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi Kalimantan Timur pada Desember 2025 tercatat 0,71 persen (month to month/mtm). Sementara secara tahunan, inflasi berada di level 2,68 persen (year on year/yoy), di bawah inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan penguatan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang semakin terstruktur.
“Inflasi Kaltim masih berada dalam rentang yang sehat. Ini menandakan fundamental ekonomi daerah cukup kuat dalam meredam tekanan musiman, termasuk lonjakan permintaan selama Nataru,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).
Secara bulanan, inflasi Kaltim Desember 2025 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kontribusi 0,47 persen (mtm). Kenaikan harga dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan komoditas perikanan dan sayuran akibat faktor cuaca, serta peningkatan konsumsi rumah tangga di akhir tahun.
Selain itu, kelompok transportasi turut memberikan andil 0,21 persen (mtm) seiring meningkatnya aktivitas perjalanan masyarakat. Menurut Budi, tekanan tersebut masih dalam batas yang dapat dikendalikan.
“Karakter inflasi Desember lebih bersifat temporer. Dengan pasokan yang kembali normal dan distribusi yang membaik, tekanan ini berpotensi mereda pada awal tahun,” jelasnya.
Untuk memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengintensifkan langkah-langkah stabilisasi. Sepanjang Desember 2025, tercatat sekitar 24 kali Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras SPHP di berbagai wilayah Kaltim.
Budi Widihartanto menilai langkah tersebut efektif menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
“Pengendalian inflasi tidak hanya soal angka, tetapi juga persepsi. Ketika masyarakat melihat harga terkendali dan pasokan tersedia, ekspektasi inflasi ikut terjaga,” ujarnya.
Selain intervensi pasar, penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan menjadi fokus utama BI Kaltim. Sepanjang Desember 2025, BI bersama TPID menggelar High Level Meeting (HLM) di sejumlah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan langkah kebijakan.
“Koordinasi yang solid memungkinkan pemerintah daerah merespons potensi risiko inflasi secara lebih cepat dan terukur,” kata Budi Widihartanto.
Memasuki 2026, BI Kaltim memandang prospek inflasi daerah tetap terkendali dengan tetap mengedepankan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Stabilitas harga adalah prasyarat utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan inflasi yang rendah dan terkendali, Kalimantan Timur memiliki ruang yang lebih luas untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Budi Widihartanto. (Oen/M Jay)
