Mediaborneo.net, Samarinda – Lonjakan harga beras yang sedang terjadi memantik perhatian serius DPRD Samarinda. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa langkah penanganan yang diambil pemerintah kota tidak boleh bersifat reaktif atau didasarkan pada asumsi semata. Menurutnya, data yang akurat dan valid merupakan kunci utama sebelum menentukan kebijakan yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak ini.
Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa Komisi II akan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk memetakan persoalan ini secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna mengetahui penyebab utama terganggunya distribusi beras, apakah murni dipicu cuaca yang akhir-akhir ini tidak menentu atau terdapat hambatan struktural yang memerlukan intervensi khusus.
“Dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak terkait untuk mengetahui akar permasalahan. Apakah distribusi terhambat karena cuaca yang akhir-akhir ini buruk atau ada faktor lain. Jika penyebabnya permainan distributor atau agen, kami akan turun langsung. Namun bila bukan itu, kami tetap harus mencari solusi agar pemerintah kota dapat menanggulangi masalah tersebut,” ujarnya.
Iswandi menambahkan, salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat jalur distribusi. Perumda Varia Niaga atau BUMD lainnya yang dimiliki Pemkot Samarinda dinilai memiliki potensi untuk mengambil peran langsung sebagai distributor, sehingga pasokan beras ke masyarakat dapat lebih terjamin dan stabil.
Selain itu, Komisi II DPRD Samarinda juga telah menyusun sejumlah poin investigasi awal yang akan dibawa dalam pertemuan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Poin-poin tersebut mencakup berbagai indikasi penyebab seperti meningkatnya permintaan, hambatan di jalur distribusi, hingga adanya praktik beras oplosan yang dapat merugikan konsumen.
“Saat ini kami juga tengah menelusuri bagaimana kondisi harga eceran. Begitu bertemu dengan Disperindag, semua akan jelas. Kami sudah menyusun sejumlah poin, di antaranya adanya kenaikan permintaan, distribusi yang kurang lancar, hingga beredarnya beras oplosan dan lain sebagainya,” terangnya.
Bagi Iswandi, setiap langkah harus berlandaskan fakta lapangan yang terverifikasi, bukan sekadar perkiraan.
“Nantinya kami ingin mengetahui langsung dari mereka apa sebenarnya permasalahan yang terjadi di lapangan. Tujuannya agar kita tidak sembarangan mengambil kebijakan atau tindakan,” tandasnya. (Mela/Adv/DPRD Samarinda amarinda)
