Mediaborneo.net, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Capaian tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Anggota DPRD Kaltim Jahidin, yang menilai WTP ini sebagai bukti konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Namun di balik prestasi tersebut, Jahidin mengingatkan bahwa masih terdapat temuan BPK di 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan WTP jangan sampai membuat pemerintah daerah lengah terhadap tanggung jawab pengelolaan anggaran secara menyeluruh.
“Kita bersyukur atas capaian WTP ke-11 yang diraih Pemprov Kaltim. Ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan kita terstruktur dan akuntabel. Namun, jangan lupa bahwa BPK juga mencatat temuan pada 27 OPD. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Jahidin, Jumat (23/5/2025).
Jahidin menekankan bahwa temuan-temuan tersebut jangan dianggap sepele. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk secara terbuka menyampaikan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut yang sudah atau akan dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
“Kita tidak ingin capaian WTP hanya menjadi simbol prestise semata. Di balik itu, harus ada komitmen untuk terus memperbaiki kekurangan yang ada,” ujar anggota Fraksi PKB ini.
Sebagai bagian dari lembaga legislatif, Jahidin memastikan DPRD Kaltim akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Ia menyebut bahwa DPRD juga akan mengawal proses penyelesaian terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Kami akan meminta laporan tindak lanjut dari OPD-OPD yang mendapat catatan. Pengawasan tidak boleh berhenti sampai WTP saja, tapi harus sampai pada perbaikan nyata di lapangan,” tegasnya.
Predikat WTP ke-12 dari BPK menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi dengan pengelolaan keuangan terbaik secara nasional. Namun, Jahidin mengingatkan agar prestasi ini tidak membuat seluruh jajaran pemerintahan berpuas diri, melainkan menjadi pemicu untuk terus menjaga dan meningkatkan integritas birokrasi.
“WTP ke-12 ini adalah kebanggaan kita bersama. Tapi ini juga tanggung jawab besar. Justru sekarang kita harus lebih disiplin, supaya ke depan tidak hanya WTP yang kita pertahankan, tapi juga kualitas pelayanan publik dan efektivitas belanja daerah,” pungkasnya. (Koko/ADV/DPRD Kaltim)
