MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Demi mewujudkan ekonomi berkelanjutan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Fugo, Senin (4/11/2024).
Bertemakan ‘Pemetaan Kebutuhan dan Penyusunan Strategi Implementasi Ekonomi Hijau dan Pengembangan Green Jobs di Kalimantan Timur Menuju Indonesia Emas 2045’, Kepala Bappeda Provinsi Kaltim Yusliando, menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk merumuskan arah transformasi ekonomi Kaltim berbasis ekonomi hijau.
“Hari ini, kawan-kawan dari Bappenas bersama GSF merumuskan bagaimana transformasi ekonomi di Kaltim bisa kita capai, terutama dalam hal penerapan green economy,” ujarnya.
Kata dia, upaya transformasi ini akan dituangkan dalam dokumen rencana yang mencakup berbagai sektor usaha di Kaltim yang relevan dengan ekonomi hijau.
Selain itu, aspek penyediaan tenaga kerja juga akan diperhatikan, terutama dalam menciptakan pekerjaan yang berwawasan lingkungan atau “green jobs.”
“Seluruh kegiatan ekonomi ke depan akan berbasis pada konsep ekonomi hijau. Nanti ada tiga proyek utama yang akan dibantu oleh GSF,” terang Yusliando.
Adapun tiga fokus utama tersebut, yakni penyusunan dokumen transisi energi, pengembangan kegiatan ekonomi berbasis green economy, dan penyiapan tenaga kerja yang terampil untuk mendukung green jobs.
Dengan adanya tiga pilar tersebut, lanjut Yusliando, Kaltim diharapkan mencapai target kontribusi industri manufaktur berbasis ekonomi hijau sebesar 44 persen pada tahun 2045.
kendati demikian, Yusliando menyebut, salah satu tantangan yang dihadapi dalam transformasi ekonomi Kaltim adalah minimnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan aspirasi sektor swasta. Menyikapi hal tersebut, Bappeda akan membentuk Forum Konsultasi Daerah untuk mempercepat upaya transformasi ekonomi hijau.
“Forum ini akan menjadi ruang konsultasi bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, serikat pekerja, akademisi, hingga masyarakat umum. Dengan begitu, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih terpadu dan menjawab kebutuhan semua pemangku kepentingan,” katanya.
Dalam forum ini, empat kelompok kerja (Pokja) akan dibentuk untuk mengawal berbagai aspek ekonomi hijau, yaitu Pokja Komoditas Unggulan Daerah, Pokja Industri dan Pariwisata, Pokja Jasa, dan Pokja Landasan Transformasi Ekonomi.
FGD ini juga menetapkan, forum tidak hanya akan fokus pada perencanaan, tetapi juga pada pengendalian dan evaluasi implementasi, demi memastikan transformasi ekonomi berjalan sesuai tujuan.
Forum ini nantinya akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni.
“Kami melibatkan banyak pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serikat pekerja, LSM, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Semuanya akan bergabung dalam Forum Konsultasi Daerah yang telah disahkan oleh Gubernur Kaltim,” pungkas Yusliando.
Dengan tersusunnya strategi implementasi ekonomi hijau dan pengembangan green jobs, Kaltim diharapkan menjadi pelopor dalam transformasi
ekonomi berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (Adv/RN/M Jay)
