Mediaborneo.net, Samarinda – Penghentian sementara program KB gratis di Samarinda membuka persoalan lain di balik efisiensi anggaran daerah. Bagi masyarakat kurang mampu, terhentinya layanan tersebut bukan hanya berarti hilangnya fasilitas gratis, tetapi juga bertambahnya beban ketika harus mengakses pelayanan kesehatan reproduksi.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, meminta kondisi tersebut mendapat perhatian serius. Dia menilai program keluarga berencana tetap perlu diprioritaskan karena menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.
“Program ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Riska.
Menurut Riska, kemampuan ekonomi menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah masyarakat bisa mendapatkan layanan KB secara rutin. Ketika pelayanan tidak lagi ditanggung pemerintah, keluarga berpenghasilan rendah berpotensi harus mengeluarkan biaya yang sebelumnya dapat mereka hemat.
“Masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas sangat membutuhkan program ini,” ujarnya.
Masalahnya, beban warga bukan hanya biaya pelayanan. Sebagian penerima manfaat juga tinggal cukup jauh dari fasilitas kesehatan maupun rumah sakit yang menjadi tempat pelayanan. Kondisi itu membuat ongkos perjalanan ikut menjadi pertimbangan ketika warga ingin mendapatkan layanan KB.
“Ada masyarakat yang terkendala jarak dan biaya perjalanan menuju fasilitas kesehatan,” kata Riska.
Dia menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Sebab, ketika biaya semakin tinggi, masyarakat bisa memilih menunda pelayanan. Padahal kebutuhan terhadap kontrasepsi dan edukasi keluarga berencana tetap berjalan.
“Jangan sampai masyarakat menunda pelayanan hanya karena tidak mampu membayar biaya yang harus dikeluarkan,” ujarnya.
Penghentian program terjadi setelah anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda mengalami penyesuaian pada 2026. Dengan anggaran sekitar Rp10 miliar yang tersisa, DP2KB harus membiayai banyak program sekaligus.
Selain KB, perangkat daerah tersebut menangani pembinaan keluarga, pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh serta program percepatan penurunan stunting. Banyaknya tanggung jawab membuat ruang anggaran untuk mempertahankan seluruh layanan menjadi semakin terbatas.
“DP2KB mempunyai banyak program dan semuanya membutuhkan dukungan anggaran,” ujarnya.
Riska memahami pemerintah harus melakukan penyesuaian ketika kondisi keuangan daerah terbatas. Namun, dia meminta proses menentukan prioritas tidak mengesampingkan program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Kita memang harus menentukan prioritas, tetapi kebutuhan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Untuk sementara, dukungan dari pihak luar pemerintah dapat menjadi salah satu pilihan. Riska menyebut CSR perusahaan dan keterlibatan organisasi profesi bisa dijajaki untuk membantu pelayanan KB di lapangan, terutama ketika anggaran pemerintah belum mencukupi.
“Dukungan pihak lain bisa dimanfaatkan untuk membantu keberlangsungan pelayanan,” katanya.
Meski demikian, dia mengingatkan agar skema tersebut tidak dijadikan pengganti kewajiban pemerintah. Menurutnya, CSR hanya dapat menjadi penyangga sementara sampai pemerintah memiliki pembiayaan yang lebih kuat.
“CSR hanya solusi sementara,” tegasnya.
DPRD Samarinda juga berupaya membuka ruang dukungan melalui pokok-pokok pikiran. Riska menyebut sekitar Rp1,5 miliar telah dititipkan untuk program DP2KB agar dapat digunakan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.
Dirinya berharap dukungan anggaran tersebut dapat ikut memperkuat pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk program keluarga berencana.
“Kami sudah menitipkan sekitar Rp1,5 miliar untuk program DP2KB,” ujarnya.
Komisi IV, lanjut Riska, tidak hanya akan mendorong dari sisi penganggaran. Penggunaan dan keberlanjutan program juga akan menjadi perhatian DPRD Samarinda agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
“Kami akan ikut mengawal program ini,” katanya.
Riska menilai persoalan KB tidak seharusnya berhenti pada pembahasan alat kontrasepsi. Di balik layanan tersebut terdapat kebutuhan keluarga untuk merencanakan jumlah dan jarak kelahiran, serta menjaga kesehatan reproduksi.
“Program KB berkaitan dengan perencanaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, dia mendorong Pemkot Samarinda mencari pola pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Program yang menyasar masyarakat kurang mampu dinilai tidak ideal jika harus kembali terhenti setiap kali terjadi tekanan terhadap anggaran daerah.
“Pemerintah daerah tetap harus menyiapkan dukungan anggaran yang memadai,” ujarnya.
Dia berharap efisiensi anggaran tetap dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok yang paling membutuhkan. Bagi keluarga kurang mampu, layanan gratis dapat menjadi pintu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi tanpa harus memilih antara memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membayar biaya pelayanan.
“Jangan sampai efisiensi anggaran membuat akses masyarakat terhadap pelayanan dasar semakin sulit,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
