MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Situasi kritis yang dihadapi oleh proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur semakin memunculkan keraguan mengenai keberlanjutan dan visi jangka panjangnya.
Pemangkasan drastis anggaran untuk tahun 2025 dari Rp42,5 triliun menjadi hanya Rp143 miliar telah menimbulkan banyak pertanyaan terkait keseriusan dan prioritas pemerintah pusat dalam merealisasikan proyek ini. Tanpa pendanaan yang memadai, tantangan infrastruktur dasar saja akan sulit diselesaikan, apalagi untuk memenuhi visi besar yang dijanjikan.
Salah seorang anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menyatakan bahwa alokasi anggaran yang sangat minim ini tidak akan cukup untuk membangun infrastruktur yang diperlukan bagi sebuah ibu kota.
“Dengan dana yang ada, kemampuan pembangunan infrastruktur jalan mungkin hanya mencapai 1,4 kilometer dengan lebar jalan 6 meter, sangat jauh dari kebutuhan sebuah pusat pemerintahan baru,” ungkap Samsun.
Meski pemerintah daerah tidak diharapkan menanggung beban pembiayaan IKN, masyarakat Kalimantan Timur tetap berharap agar manfaat proyek ini bisa dirasakan nyata oleh warga setempat.
Dukungan penuh untuk proyek ini tetap ada, tetapi muncul kekhawatiran bahwa tanpa anggaran yang layak, IKN bisa jadi hanya menjadi konsep di atas kertas.
“IKN merupakan proyek pemerintah pusat, jadi tanggung jawab utama ada di sana,” tutup Samsun.
Ia percaya bahwa pemimpin baru akan memprioritaskan percepatan pembangunan IKN agar tidak berhenti sebagai proyek yang setengah jalan.
Harapan ini bukan hanya demi membangun ibu kota baru, tetapi juga untuk memastikan agar IKN bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan yang berdampak langsung bagi Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan. (Adv/Sa/M Jay)
