Mediaborneo.net, Samarinda – Kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Abul Hasan, Kota Samarinda, mendapat sorotan tajam dari warga dan pelaku usaha di sekitar kawasan tersebut.
Mereka menilai penerapan SSA berdampak langsung pada penurunan omzet karena akses menuju lokasi usaha menjadi terbatas.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Sutrisno, menyebut dinamika seperti ini merupakan bagian dari proses menuju kota yang lebih tertata dan berorientasi metropolitan.
“Kalau berbicara parkir dan lalu lintas, saya yakin Dishub bekerja berdasarkan aturan dan kajian yang jelas. Tapi masyarakat melihatnya dari sisi untung rugi. Kalau tidak untung, pasti protes. Itu hal yang wajar,” ujar Sutrisno.
Menurut Sutrisno, Kebijakan SSA di Jalan Abul Hasan Samarinda sejatinya diterapkan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kawasan padat kendaraan. Namun, ia tak menampik bahwa setiap perubahan sistem lalu lintas pasti menimbulkan resistensi di awal.
“Dishub menerapkan SSA untuk pengendalian lalu lintas supaya tidak macet. Tapi ketika diterapkan, gejolak di masyarakat pasti muncul. Itu hal yang lumrah dalam proses penyesuaian,” ujarnya.
Dia menilai persoalan utama di kawasan Abul Hasan bukan hanya soal arah lalu lintas, tetapi juga keterbatasan lahan parkir.
“Dulu jalan Abul Hasan tidak selebar sekarang. Sudah dilebarkan pun, permasalahan tetap ada. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki area parkir memadai, bahkan untuk parkir pribadi saja sulit,” ujarnya.
Ia berharap, selain penerapan Sistem Satu Arah (SSA), Pemerintah Kota Samarinda juga dapat menyiapkan solusi pendukung seperti penataan lahan parkir dan jalur alternatif agar dampaknya tidak terlalu memberatkan masyarakat maupun pelaku usaha.
Meski menuai protes, Sutrisno optimistis bahwa masyarakat akan beradaptasi seiring waktu. Menurutnya, tidak semua warga menolak kebijakan tersebut.
“Saya yakin di Abul Hasan tidak semua menentang kebijakan ini. Banyak juga yang memahami bahwa SSA diterapkan untuk memperlancar arus lalu lintas di pusat kota,” pungkasnya. (Han/ADV/DPRD Samarinda)
