Mediaborneo.net, Samarinda – Komisi II DPRD Kalimantan Timur mendesak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim untuk menyampaikan secara rinci realisasi anggaran daerah dalam setiap rapat kerja.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II, Sabaruddin Panrecalle, menyusul minimnya informasi konkret yang disampaikan oleh pihak BPKAD dalam pertemuan terbaru.
Dalam rapat yang digelar bersama Bapenda dan BPKAD Kaltim, Sabaruddin menyoroti bahwa hingga kini belum ada data akurat mengenai capaian anggaran tahun berjalan. Padahal, transparansi dalam pelaksanaan anggaran merupakan kunci utama akuntabilitas dan efektivitas program pembangunan daerah.
“Terkait BPKAD, belum ada penyampaian angka realisasi anggaran secara jelas. Padahal kita perlu tahu sejauh mana target anggaran sudah direalisasikan. Ini penting untuk evaluasi, bukan hanya administratif, tapi juga politis,” kata Sabaruddin, Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, fungsi DPRD sebagai pengawas tidak bisa dijalankan maksimal jika OPD tidak terbuka dalam menyampaikan informasi anggaran. Ia menilai laporan yang bersifat umum tidak cukup untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
“Harapan kita adalah kepala dinas hadir dan menyampaikan langsung. Kalau informasinya tidak lengkap, bagaimana kita bisa mengevaluasi dan mendorong perbaikan di lapangan?” ujarnya.
Komisi II pun meminta agar ke depan setiap Opd hadir dengan dokumen lengkap, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran, serta capaian fisik kegiatan. Tujuannya agar fungsi kontrol dewan berjalan dengan efektif dan dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah. (Oen/ADV/DPRD Kaltim)
