Mediaborneo.net, Samarinda – Peralihan ekonomi dari tambang menuju sektor pariwisata terus menjadi sorotan menjelang target Zero Tambang 2026 yang dicanangkan Wali Kota Samarinda. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani bin Husain, menegaskan bahwa langkah ini hanya bisa berjalan baik apabila pemerintah membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat bersama masyarakat.
“Kalau soal keyakinan, itu berbeda-beda. Ada yang yakin, ada yang setengah yakin, ada juga yang tidak yakin. Tapi kita harus mengapresiasi niat wali kota untuk menatap masa depan. Cepat atau lambat, energi terbarukan akan menjadi fokus, karena semua sumber daya pasti ada batasnya,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).
Dalam pernyataannya, Sani menyebut masyarakat masih menyimpan kekhawatiran. Salah satunya jika sektor pariwisata dikelola sepenuhnya oleh pemerintah, hasil yang didapat tidak memberikan manfaat langsung bagi warga. Karena itu, ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sejak awal. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi bisa menjadi jembatan agar masyarakat merasa memiliki dan ikut berperan dalam pembangunan sektor wisata.
“Pemerintah harus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, mendengar keinginan mereka. Setelah itu koordinasi, agar ada saling memahami. Sama halnya seperti hubungan laki-laki dan perempuan, dimulai dengan komunikasi, lalu koordinasi, baru saling memahami, kemudian bisa terikat lebih jauh,” kata Sani.
Komisi II menilai, tanpa dukungan masyarakat, sektor pariwisata tidak akan bisa berkembang maksimal. Sebaliknya, dengan keterlibatan warga, potensi wisata di Samarinda bisa menjadi sumber ekonomi baru yang lebih berkelanjutan, sekaligus menjadi solusi pasca berakhirnya ketergantungan pada sektor tambang. (Mela/Adv/DPRD Samarinda)
