Mediaborneo.net, Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda menyoroti serius lemahnya dukungan Pemerintah Kota terhadap program Relawan Tanggap Bencana di tingkat kelurahan. Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan dan berpotensi membahayakan keselamatan baik warga maupun relawan saat menghadapi bencana.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, menegaskan bahwa Relawan Tanggap Bencana Samarinda seharusnya menjadi garda terdepan dalam sistem mitigasi bencana kelurahan.
Namun hingga pertengahan tahun 2025, fasilitas serta pelatihan dasar bagi para relawan dinilai masih jauh dari memadai.
“Pemerintah tidak cukup hanya memberikan SK. Relawan butuh dukungan nyata, mulai dari pelatihan berkala hingga perlengkapan evakuasi seperti rompi, helm, dan senso,” ujar Andriansyah.
Menurutnya, banyak relawan saat ini terjun ke lapangan tanpa standar keselamatan yang layak. Hal ini tentu membahayakan nyawa mereka, terutama dalam situasi darurat seperti banjir, longsor, atau kebakaran permukiman, bencana yang kerap terjadi di Samarinda.
Tak hanya menyoal aspek teknis, Komisi III juga mendorong edukasi kebencanaan agar menjadi bagian dari aktivitas rutin di lingkungan masyarakat, mulai dari kelurahan, organisasi PKK, hingga sekolah.
“Kesadaran keluarga adalah fondasi masyarakat tangguh bencana. Edukasi harus dimulai sejak dini dan menjadi bagian dari kurikulum kehidupan warga,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa membangun ketangguhan masyarakat bukanlah proses instan, melainkan harus melalui pendekatan edukatif yang konsisten dan kolaboratif lintas sektor.
Andriansyah mengingatkan, program Tanggap Bencana Samarinda tidak boleh diperlakukan hanya sebagai acara seremoni. Pemerintah harus memberikan perhatian serius agar program ini benar-benar menyentuh kebutuhan riil di lapangan.
“DPRD mendorong evaluasi menyeluruh atas kesiapan infrastruktur dan sistem mitigasi di tiap kelurahan. Jangan tunggu bencana datang baru bertindak,” tegasnya.
Sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan, Komisi III DPRD Samarinda memastikan akan terus mengawal program penanggulangan bencana kelurahan agar tepat sasaran. Termasuk mendorong penguatan regulasi dan alokasi anggaran yang berpihak pada relawan dan keselamatan warga.
Dengan ancaman bencana yang semakin tak terduga, DPRD menilai sudah saatnya Relawan Tanggap Bencana Samarinda mendapatkan pengakuan sebagai ujung tombak penyelamatan warga, bukan hanya sebagai pelengkap kebijakan. (ADV/DPRD Samarinda)
