MEDIABORNEO.NET, BONTANG –
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bontang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024. Jumlah DPT yang disahkan mencapai 134.567 pemilih.
Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar di Hotel Equator, Kamis (19/9/2024).
Rapat turut dihadiri oleh Komisioner Bidang Perencanaan Data dan Informasi KPU Kaltim, Iffa Rosita, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Selain penetapan DPT, dalam rapat ini juga diumumkan 277 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digunakan di seluruh wilayah Kota Bontang, yang meliputi tiga kecamatan dan 15 kelurahan.
Pada kesempatan tersebut, Iffa Rosita menegaskan, data yang telah ditetapkan ini bersifat final dan tidak bisa diubah lagi, meskipun terjadi perubahan situasi pada pemilih yang terdaftar.
“DPT yang telah ditetapkan melalui pleno sudah tidak bisa dirubah lagi, meskipun nama yang tertera dalam daftar tersebut kemudian meninggal dunia. Itu tidak bisa dicoret alias dikurangi dari daftar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Keputusan ini merupakan bagian dari rangkaian proses yang diawasi ketat oleh berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bontang, Pemerintah Kota Bontang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tim dari bakal pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wali Kota Bontang. Kehadiran mereka dalam rapat ini menandakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu yang akan datang.
Rapat Pleno Terbuka ini menjadi bagian penting dalam persiapan pelaksanaan Pilkada 2024 di Bontang. Penetapan DPT dan TPS merupakan langkah signifikan untuk memastikan pemilihan berjalan dengan lancar dan adil. Pemilih di Kota Bontang diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam Pilkada mendatang untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan positif bagi daerah mereka.
Dengan penetapan DPT yang sudah mencapai lebih dari 134 ribu pemilih, KPU Bontang berharap proses pemilu dapat berjalan dengan baik. Data ini akan menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan logistik dan pengelolaan tempat pemungutan suara yang tersebar di 277 TPS. Pengawalan ketat oleh Bawaslu serta keterlibatan pemerintah dan pihak terkait lainnya memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. (Adv/Koko/M Jay)
