Mediaborneo.net, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menegaskan bahwa salah satu program prioritas pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah normalisasi Sungai Mahakam.
Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan sedimentasi yang semakin parah dan berdampak pada kelancaran arus sungai serta potensi bencana banjir di wilayah sekitarnya.
Menurut Subandi, pengangkatan sedimen atau pengerukan dasar sungai Mahakam menjadi bagian penting dalam program normalisasi tersebut.
Dia menyebut bahwa kondisi sungai yang semakin dangkal akibat penumpukan sedimen perlu segera ditangani demi menjaga fungsi Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi air, sumber air baku, dan pengendali banjir di kawasan tengah dan hilir Kaltim.
“Normalisasi Sungai Mahakam itu sangat mendesak. Salah satu kegiatan prioritas dari Dinas Pekerjaan Umum adalah mengeruk sedimen yang ada di sungai. Ini bukan pekerjaan ringan karena membutuhkan anggaran besar. Namun kami dari DPRD, khususnya Komisi III, akan terus mendorong agar program ini mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim,” ujar Subandi saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, belum lama ini.
Subandi menjelaskan bahwa untuk merealisasikan program ini, dukungan penuh dari Pemprov Kaltim sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pengalokasian anggaran.
Dia menambahkan, selain dari APBD Kaltim, perlu juga upaya untuk menggaet dana dari pemerintah pusat, mengingat skala proyek normalisasi Sungai Mahakam yang cukup besar.
“Kami akan mendorong sinergi lintas sektor, termasuk dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan instansi vertikal lainnya. Kalau hanya mengandalkan APBD provinsi, tentu tidak akan cukup. Maka perlu komunikasi intensif agar pemerintah pusat juga turut membantu pendanaan,” ungkap Subandi, politisi dari Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Subandi menilai bahwa normalisasi Sungai Mahakam tidak hanya penting untuk mengantisipasi banjir, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi sektor transportasi air, pariwisata sungai, hingga kualitas lingkungan hidup.
“Jika sedimentasi tidak segera ditangani, maka kita akan menghadapi potensi bencana setiap musim hujan. Selain itu, kapal-kapal pengangkut batubara, barang, dan penumpang juga kesulitan melintas. Kita ingin Sungai Mahakam kembali berfungsi maksimal,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan bahwa Sungai Mahakam adalah salah satu urat nadi ekonomi Kaltim, sehingga program normalisasi ini merupakan investasi jangka panjang bagi masyarakat dan daerah.
“Normalisasi Sungai Mahakam adalah bukti bahwa DPRD dan pemerintah daerah hadir untuk menyelesaikan masalah yang langsung dirasakan masyarakat. Kami berharap seluruh pihak mendukung upaya ini,” pungkas Subandi. (Oen/ADV/DPRD Kaltim)
