MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wacana kenaikan ongkos naik haji (ONH) oleh pusat menimbulkan pro dan kontra di lapisan masyarakat.
Anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono menilai usulan kenaikan ONH tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang justru menurunkan biaya haji.
“Kalau saya lihat berita Saudi, biaya diturunkan dari sana. Sementara dari pemerintah kita ada wacana untuk menaikkan,” ujarnya.
Nidya Listiyono menyebut, dengan adanya kebijakan Pemerintah Arab Saudi menurunkan biaya haji, hendaknya membuat Pemerintah Pusat dapat mensinkronkan kebijakan tersebut dengan ONH yang ditetapkan sebelumnya.
“Pemerintah harusnya mensinkronisasikan biaya ONH yang ada. Tapi jika kemudian ada kenaikan, pemerintah harus terbuka terkait variabel cost yang naik tersebut apa saja,” katanya.
Pun mengenai panjangnya antrian calon jama’ah haji, menurutnya juga harus menjadi perhatian. Jika wacana ONH dipaksa untuk naik, Nidya Listiyono khawatir akan banyak calon jama’ah haji yang tidak bisa berangkat.
“Waktu pemberangkatan haji di Indonesia ini sangat panjang dan lama, sehingga kalau bisa direview kembali, soalnya ada yang menunggu hingga 20 tahun,” pungkasnya. (ADV/Koko/M Jay)
