Mediaborneo.net, Samarinda – Kinerja Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda di tengah kabar positif meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan oleh Anggota Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Ronal Stephen Lonteng.
Menurut dia, Pansus menilai masih ada pekerjaan rumah besar terkait pemerataan layanan air bersih kepada masyarakat.
Dalam agenda evaluasi yang dilaksanakan oleh Pansus LKPj saat melakukan sidak ke PDAM Tirta Kencana Samarinda beberapa waktu lalu, rombongan Pansus telah melakukan peninjauan langsung ke instalasi dan sistem distribusi air, sekaligus menggelar rapat koordinasi bersama jajaran manajemen Perumdam Tirta Kencana.
Fokus pembahasan mengerucut pada dua hal utama, yaitu peningkatan pendapatan daerah dan kualitas pelayanan dasar.
Ronal Stephen Lonteng, mengakui adanya capaian positif dari sisi pendapatan, namun menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh menggeser prioritas utama pelayanan publik.
“Pendapatan PDAM meningkat dari sekitar Rp12 miliar menjadi Rp17 miliar pada tahun 2025, ini tentu capaian yang baik,” ujarnya.
Namun ia menekankan bahwa peningkatan PAD harus sejalan dengan perbaikan layanan, terutama di wilayah yang belum terjangkau secara optimal.
“Jangan sampai fokus pada pendapatan membuat kita lupa bahwa masih ada masyarakat yang belum menikmati layanan air bersih secara merata,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dibahas dalam rapat, cakupan layanan air bersih di Kota Samarinda saat ini telah mencapai sekitar 84 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 16 persen wilayah yang belum mendapatkan layanan maksimal dan membutuhkan percepatan pembangunan jaringan.
“Masih ada sekitar 16 persen wilayah yang belum terlayani optimal, ini yang harus menjadi perhatian serius,” ungkapnya.
Selain isu pemerataan, Pansus juga menyoroti tantangan operasional yang dihadapi perusahaan, termasuk kenaikan biaya bahan bakar industri yang berdampak pada beban produksi. Kondisi ini dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas layanan jika tidak dikelola dengan strategi yang tepat.
“Kita memahami adanya tekanan biaya operasional seperti kenaikan solar industri, tetapi ini harus diantisipasi agar tidak berdampak pada pelayanan,” katanya.
Dia juga menyinggung sejumlah wilayah yang masih mengalami gangguan distribusi air, termasuk kawasan padat penduduk yang alirannya belum stabil.
“Di beberapa titik masih ada keluhan masyarakat, seperti aliran air yang tidak lancar. Ini harus segera dibenahi,” katanya.
Pansus DPRD Samarinda menegaskan bahwa keseimbangan antara peningkatan PAD dan pemerataan layanan harus menjadi fokus utama ke depan agar manfaat BUMD benar-benar dirasakan seluruh masyarakat Kota Tepian.
“Harapan kami, peningkatan pendapatan ini juga diikuti dengan pemerataan layanan yang lebih cepat dan merata untuk semua warga,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
