Mediaborneo.net, Samarinda – Pemerataan tenaga dokter spesialis di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi pekerjaan besar yang harus segera dituntaskan. Meski infrastruktur kesehatan di provinsi ini terus berkembang, kenyataannya masih banyak RSUD yang belum mampu menyediakan layanan spesialis lengkap, terutama di wilayah perbatasan dan kabupaten dengan akses terbatas.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Jaya Mualimin, menyebutkan bahwa sejumlah daerah seperti Mahakam Ulu, Kutai Timur, Berau, Paser, dan Kutai Barat masih mengalami kekurangan tenaga medis spesialis.
“Masalah ini terjadi karena distribusi tenaga medis yang tidak merata secara nasional, ditambah pola karir yang belum jelas dan insentif yang kurang menarik,” ungkapnya, Senin (16/9).
Menurut Jaya, kondisi ini berpotensi membuat masyarakat di daerah pedalaman sulit mendapatkan layanan kesehatan yang setara dengan masyarakat perkotaan.
“Kita tidak ingin ada kesenjangan layanan kesehatan hanya karena faktor geografis. Warga di pedalaman harus memiliki hak yang sama untuk mendapat pelayanan dokter spesialis,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kaltim menyiapkan berbagai strategi. Salah satunya adalah program penugasan khusus dengan skema insentif daerah yang ditujukan bagi tenaga medis agar mau ditempatkan di daerah yang masih kekurangan spesialis.
“Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim,” katanya.
Selain penugasan khusus, Jaya juga menyebutkan jalur lain yang tengah ditempuh, seperti rekrutmen ASN (PNS maupun PPPK), pemberian beasiswa pendidikan dokter spesialis, program fellowship, serta perekrutan tenaga kontrak berbasis BLUD.
“Semua jalur ini kita buka agar pemenuhan tenaga medis spesialis bisa lebih cepat tercapai,” sambungnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, hingga organisasi profesi. Menurutnya, tanpa dukungan semua pihak, pemerataan dokter spesialis akan sulit diwujudkan.
“Kalau insentifnya kompetitif, jalur karirnya jelas, dan ada jaminan keberlanjutan, maka para dokter spesialis tentu lebih termotivasi untuk mengabdi di daerah,” papar Jaya.
Dia kembalj menegaskan visi besar yang sedang diperjuangkan Pemprov Kaltim.
“Masyarakat tidak boleh dibeda-bedakan aksesnya. Baik di kota maupun di pelosok, semua warga berhak mendapatkan layanan kesehatan berkualitas. Itulah prioritas kami,” tandas Jaya Mualimin. (Han/M Jay)
