Mediaborneo.net, Samarinda – Seiring dengan dibukanya pendaftaran SPMB Kaltim 2025 pada 16 Juni mendatang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya fokus pada kesiapan sistem penerimaan murid baru, tapi juga pada pemerataan biaya pendidikan.
Salah satu langkah signifikan adalah mendorong sekolah swasta agar menggratiskan biaya masuk, dengan dukungan anggaran dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, menyatakan bahwa semangat Pemerintah Provinsi melalui program “Gratispol” (Sekolah Gratis Total) tidak hanya berlaku bagi sekolah negeri, tetapi juga harus menyentuh sekolah swasta.
“Sekarang sudah ada penambahan BOSDA untuk sekolah swasta. Harapan kami, sekolah swasta tidak perlu lagi memungut biaya masuk. Semangat gubernur jelas: semua anak harus bisa sekolah tanpa beban biaya, termasuk di sekolah swasta,” kata Armin ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (10/6/2025).
BOSDA selama ini memang menjadi tulang punggung bagi pembiayaan operasional sekolah negeri. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi mulai mengalokasikan dana tersebut untuk membantu sekolah swasta, khususnya yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan.
Langkah ini mendapat sambutan dari masyarakat. Banyak orang tua yang sebelumnya enggan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena biaya, kini mulai mempertimbangkan ulang.
“Kami ingin menghapus stigma bahwa sekolah swasta mahal. Dengan BOSDA, kita ingin sekolah swasta juga jadi pilihan yang terjangkau, bahkan gratis,” kata Armin.
Dinas Pendidikan Kaltim juga mengimbau masyarakat untuk proaktif dalam mencari informasi, baik terkait pendaftaran SPMB maupun peluang bersekolah di sekolah swasta secara gratis. Informasi resmi bisa diakses melalui situs Disdikbud Kaltim, posko informasi di sekolah, dan kanal media sosial resmi.
“Kami terbuka untuk konsultasi dan pertanyaan. Jangan segan bertanya. Jangan percaya informasi yang tidak jelas sumbernya. Kami ingin semua proses ini berjalan transparan dan berpihak pada masyarakat,” tutupnya. (Oen/ADV/Diskominfo Kaltim)
