Mediaborneo.net, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin serius mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan peluncuran Gerakan Menata Arsip Berbasis Digital Perjalanan Dinas (Gemari Dina) oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono di Lobby Gedung Sementara BPBD Kukar Tenggarong Seberang, Selasa (16/9/2025).
Inovasi digital ini digagas oleh Vera Azuari, Kasubbag Umum/Kepegawaian BPBD Kukar, sebagai bagian dari aksi perubahan saat mengikuti Diklat Kepemimpinan. Didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kukar Setianto Aji Nugroho, program ini resmi dijalankan dengan simbolis penekanan tombol layar digital.
Menurut Setianto, Gemari Dina hadir untuk menjawab kebutuhan mendesak dalam penertiban administrasi perjalanan dinas. Sistem ini mempermudah pimpinan mengontrol anggaran, mempercepat respon terhadap permintaan data auditor, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan perjalanan dinas.
Sekda Sunggono menegaskan, transformasi digital melalui Gemari Dina merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
“Inovasi seperti ini harus menjadi teladan dan ditiru oleh OPD lain agar tercipta pemerintahan yang lebih baik, tertib, dan bertanggung jawab,” ucapnya.
Sunggono mendorong agar aplikasi Gemari Dina segera diintegrasikan dengan Diskominfo Kukar untuk memastikan sinkronisasi dengan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan begitu, seluruh aplikasi digital di Kukar dapat terhubung dan selaras dengan kepentingan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sunggono juga menambahkan bahwa Gemari Dina merupakan langkah nyata menuju reformasi birokrasi berbasis digital.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Dunia sudah bergerak cepat, dan pemerintah daerah wajib menyesuaikan diri. Jika semua OPD mampu berinovasi seperti ini, maka saya yakin pelayanan publik kita akan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Peluncuran Gemari Dina bukan sekadar langkah teknis, tetapi sebuah gerakan untuk mengubah budaya kerja aparatur. Pemerintah berharap program ini mampu menginspirasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar untuk bersama-sama mempercepat transformasi menuju tata kelola yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. (ADV/Kominfo Kukar)
