MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga negara serta Pemerintah Daerah, Kabupaten/kota mengikuti acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021, Kamis (9/12/2021).
Sementara dari Kalimantan Timur, acara dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim HM Sa’bani yang mewakili Gubernur Kaltim, dari ruang HoB lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim.
Pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 ini, tema yang diangkat adalah “Satu Padu Membangun Budaya Anti Korupsi”.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan, korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa, red) yang mempunyai dampak luar biasa, sehingga harus ditangani secara ekstra ordinary pula.
Untuk itu, lanjut Presiden, perlunya penindakan yang tidak hanya menyasar peristiwa hukumnya saja.
“Penindakan jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan, namun dibutuhkan upaya fundamental, mendasar dan komprehensif yang dirasakan langsung masyarakat,” ucapnya.
“Upaya penindakan penting dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu untuk memberikan efek jera pada pelaku, juga efek menakutkan pada yang berbuat. Tapi ini juga penting dilakukan untuk menyelematkan dan mengembalikan uang negara,” sambung Presiden Jokowi.
Dikatakan, pemberantasan korupsi tidak selalu identik dengan penangkapan. Tetapi kata Presiden, pemberantasan korupsi harus mengobati akar masalah dan pencegahan.
Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 ini mengambil tema “Satu Padu Membangun Budaya Anti Korupsi”, yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan mengajak anak bangsa untuk mengambil peran, memberantas dan melakukan aksi-aksi terkait pemberantasan korupsi.
“Kita berharap semua anak bangsa memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan, membangun budaya anti korupsi,” harapnya.
Dari Kaltim sendiri, Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani mengatakan, strategi pemerintah sudah mulai mengarah kepada pendidikan anti korupsi, khususnya pada para pelajar dan mahasiswa.
“Ke depannya apabila mereka berinteraksi atau beraktivitas sudah bisa menilai, mana yang korupsi dan mana yang tidak. Kemudian tentu saja pencegahan, sebagaimana disampaikan Ketua KPK bahwa efektivitas pencegahan semua orang akan menyadari, jadi yang ditumbuhkan itu tingkat kesadaran untuk anti korupsi dari pencegahan itu. Sehingga pada saatnya, kita bisa menekan sedemikian rupa dan menghilangkan perilaku korupsi,” katanya.
Dilanjutkan Sa’bani, dalam hal penindakan jika telah terjadi tindak korupsi, maka hukum harus dijalankan.
Untuk itu dirinya memperingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltim untuk menjauhi perilaku korupsi.
“Kita semua di jajaran ASN untuk betul-betul memperhatikan hal tersebut, sehingga tidak melakukan perilaku korupsi. Bagaimanapun itu mengganggu aktivitas investasi, karena orang akan kehilangan biaya di awal, akibat dari perilaku seperti itu. Itu menghalangi mereka untuk berinvestasi pada saatnya. Kalau tidak ada Investasi lapangan kerja pun tidak terbuka,” terangnya.
“Saya mengimbau semua ASN yang di perizinan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, untuk tidak melakukan tindakan seperti itu. Sehingga bisa mencapai target untuk menekan sedemikian rupa dan bisa menghilangkan perilaku (korupsi, red),” pesan HM Sa’bani.
Terkait dengan pengawasan korupsi di Kaltim sendiri, kata dia, masing-masing OPD memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan kepada seluruh ASN maupun staf non ASN.
“Kita ada waskat (pengawasan melekat, red) Masing-masing OPD tentu mengawasi, apalagi bawahannya. Kita juga sudah punya berbagai aplikasi untuk tata kelola keuangan dan sebagainya. Asal perilaku bisa dijaga, tidak ada melakukan mark up proyek, kegiatan dan sebagainya. Tidak menambah volume yang tidak perlu, perhatikan tata kelola keuangan yang diawasi dengan baik, supaya rapi dan tidak ada penyimpangan karena merasa mampu melakukan,” tutupnya.
Penulis : Oen
Editor : M Jay
