Mediaborneo.net, Samarinda – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-80, fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak khas bajak laut dari serial anime One Piece, atau dikenal sebagai Jolly Roger, menjadi perbincangan publik. Aksi ini viral di berbagai media sosial dan memunculkan polemik, terutama soal tafsir atas simbolisme bendera tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, turut menanggapi fenomena tersebut. Ia menilai bahwa perbedaan persepsi wajar terjadi, namun pemerintah tidak perlu bereaksi secara berlebihan selama tidak ditemukan indikasi kuat mengarah pada tindakan makar atau ancaman terhadap kedaulatan negara.
“Persoalannya orang berbeda persepsi. Ada yang menganggap bendera One Piece itu sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara, salah satunya bendera. Tapi ada juga yang melihat ini hanya sebagai ungkapan kritik sosial,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.
Rohim memandang pengibaran bendera Jolly Roger lebih sebagai bentuk ekspresi kritik sosial, bukan tindakan makar. Menurutnya, selama tidak ada indikasi yang mengarah pada keterlibatan kelompok separatis atau gerakan radikal, maka ekspresi tersebut masih dalam batas wajar.
“Kalau saya pribadi, saya melihat ini lebih kepada ungkapan kritik sosial. Tidak perlu dibesar-besarkan. Selama tidak ada indikasi dimobilisasi, dibiayai, dan ada keterkaitan dengan gerakan separatis, ini masih bisa dianggap kritik sosial,” katanya.
Rohim juga menyampaikan bahwa negara sejatinya memiliki ruang untuk menampung kritik dari masyarakat, termasuk dalam bentuk simbolik seperti itu, asalkan tidak mengarah pada pelanggaran hukum atau meresahkan publik secara masif.
“Kalau ini murni kritik sosial, negara harus memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Yang penting masyarakat juga menyadari bahwa yang mereka lakukan memang bagian dari kritik sosial,” ujarnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap perlu dijaga. Apabila aksi simbolik tersebut disusupi oleh pihak-pihak tertentu dengan agenda mengganggu stabilitas negara, barulah langkah tegas perlu diambil.
“Kalau dalam prosesnya ada indikasi ditunggangi pihak tak bertanggung jawab untuk mengganggu kedaulatan, saat itulah pemerintah perlu bertindak,” ujarnya.
Rohim menekankan agar pemerintah tetap tenang menghadapi fenomena ini dan tidak bereaksi keras sebelum ada bukti jelas terkait dugaan makar. Ia menyarankan agar pengawasan dan pemantauan dilakukan secara cermat.
“Tidak usah terlalu gaduh atau bereaksi berlebihan. Anggap saja ini sebagai ekspresi masyarakat terhadap situasi yang terjadi saat ini. Tapi tetap lakukan pemantauan dan pengawasan, karena bisa saja kritik sosial ini dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengganggu stabilitas bangsa,” pungkasnya. (Mela/Adv/DPRD Samarinda)
