Mediaborneo.net, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menegaskan langkah strategisnya dalam membangun masa depan pendidikan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan.
Regulasi ini diharapkan menjadi terobosan untuk menjawab persoalan klasik yang masih menghantui pendidikan Kalimantan Timur, mulai dari kesenjangan akses di daerah pedalaman hingga kesejahteraan guru.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim membuka ruang partisipasi luas dengan melibatkan perguruan tinggi, tenaga pendidik, dan praktisi pendidikan. Melalui forum diskusi, muncul beragam masukan penting, salah satunya terkait kualitas lulusan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Wakil Ketua Pansus, Dr. Agusriansyah Ridwan, menyebut Ranperda ini harus lebih dari sekadar aturan administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu mendorong pemerataan pendidikan di daerah 3T, memperkuat kesejahteraan guru honorer, serta menghadirkan kurikulum berbasis potensi lokal.
“Kami ingin Ranperda ini menyentuh masalah nyata, bukan sekadar normatif. Anak-anak di pedalaman berhak atas akses pendidikan yang sama, dan guru perlu mendapat jaminan kesejahteraan yang lebih baik,” tegas Agusriansyah.
Selain itu, sertifikasi berbasis kearifan lokal juga menjadi sorotan. Dengan menyesuaikan pendidikan pada potensi daerah, generasi muda Kaltim diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki daya saing di sektor energi, pertanian, perikanan, hingga industri kreatif.
DPRD Kaltim memastikan proses pembahasan Ranperda Pendidikan Kaltim dilakukan secara inklusif melalui uji publik dan konsultasi lintas sektor. Tujuannya, agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjadi landasan kokoh dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ranperda ini harus menjawab kebutuhan masyarakat dan membuka jalan bagi terciptanya generasi berdaya saing global,” pungkasnya. (Han/M Jay)
