MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Pada pelaksanaan Reses, serap aspirasi masyarakat di masa sidang I tahun 2022 ini, anggota DPRD Kota Samarinda Joha Fajal bersilaturahmi bersama masyarakat di tiga kecamatan, daerah Dapilnya. Yakni Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Palaran.
“Reses kami di 3 kecamatan. Yang sudah kami lakukan di Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran. Saya kumpulkan 3 kecamatan,” ujarnya, pada Mediaborneo.net pada Kamis kemarin (3/2/2022).
Dikatakan, selama melaksanakan Reses, keluhan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat di tiga kecamatan tersebut adalah persoalan terkait infrastruktur jalan dan drainase. Karena memang, diakuinya ruas jalan umum, terlebih jalan lingkungan di tiga kecamatan tersebut masih banyak yang belum tersentuh aspal atau semenisasi. Padahal, aktivitas warga setempat sangat tinggi untuk melintas di jalan-jalan tersebut.
“Selama ini Reses yang sudah kami jalankan, memang aspirasi masyarakat masih bergelut masalah infrastruktur jalan, drainase. Karena di wilayah kami di Palaran, Samarinda Seberang dan Loa Janan, khususnya masih banyak jalan yang sampai saat ini masih banyak yang belum pengerasan. Jadi boro-boro dicor, pengerasan saja belum pernah,” katanya.
Bahkan di Kecamatan Palaran, lanjut Politisi dari partai Nasdem ini, akses jalan utama saja masih banyak yang rusak dan membutuhkan perbaikan.
“Termasuk di Palaran yang sangat luas, sangat membutuhkan perbaikan dan pengerasan jalan, karena keluhan itu. Paling banyak jalan,” ungkapnya.
Ditanya mengenai jumlah anggaran yang diperlukan untuk perbaikan jalan maupun drainase yang dibutuhkan masyarakat, Joha Fajal menyebut, jumlah kebutuhan lebih besar dibandingkan pos anggaran yang disiapkan.
“Kita harus melihat dari kondisi APBD, makanya kami juga harus hadir setiap kegiatan Musrenbang di setiap kecamatan.
Memang kalau kami melihat dari usulan warga di masing-masing RT di setiap kelurahan sangat besar. Artinya, dari kebutuhan masyarakat, untuk satu kecamatan saja tidak bisa dipenuhi oleh APBD kota, dibandingkan setiap tahun Pemkot membahas program kegiatan di 10 kecamatan,” terangnya.
Namun demikian, dia mengharapkan kepada masyarakat untuk terus semangat mengusulkan apa saja kebutuhan di wilayahnya, jika memang usulan sebelumnya belum direspon oleh pemerintah.
“Bisa kita bayangkan, jadi masyarakat harus memahami, penganggaran ini yang jadi masalah. Kita selalu memperjuangkan, makanya kami sering imbau masyarakat bahwa karena itu aturan, sehingga tidak ada yang bisa realisasi tanpa melalui usulan Musrenbang. Makanya kalau masyarakat tahun ini tidak bisa, silakan untuk mengusulkan tahun depannya lagi. Jangan pernah bosan,” pungkasnya. (Advetorial)
Penulis : Koko
Editor : M Jay
