Salehuddin Soroti Lambannya Penanganan Kasus Muara Kate

MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA –   Ketidakjelasan penyelesaian kasus kericuhan di Muara Kate, Kutai Kartanegara, menuai kritik dari Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin.

Dia mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada kepastian hukum meski peristiwa tersebut telah terjadi lebih dari lima bulan lalu.

“Ini sudah terlalu lama. Kalau sudah masuk ranah hukum, semestinya sudah ada kejelasan. Siapa yang salah, siapa yang benar, harus jelas agar tidak timbul spekulasi,” ujarnya kepada awak media baru-baru ini.

Salehuddin mengingatkan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan proporsional. Dia khawatir, jika dibiarkan berlarut-larut, kasus ini justru bisa menjadi pemicu perpecahan sosial di tengah masyarakat.

“Kita khawatir ini bisa berkembang ke arah yang lebih sensitif, bahkan menyangkut SARA. Maka dari itu, harus ada tindakan yang tegas dan transparan dari penegak hukum,” tegasnya.

Dia juga menyinggung soal penyebab utama konflik, yakni aktivitas perusahaan yang memanfaatkan jalan umum untuk kepentingan operasional, sesuatu yang telah dilarang dalam Perda yang telah direvisi DPRD.

“Sudah jelas, dalam Perda yang kita revisi, perusahaan dilarang menggunakan jalan umum untuk kegiatan tambang maupun sawit. Mereka wajib membangun jalur sendiri,” kata Salehuddin.

Dia menyayangkan bahwa ketentuan ini seakan tidak diindahkan oleh sejumlah perusahaan, yang akhirnya berdampak pada kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Menurutnya, jika aturan ditaati sejak awal, konflik seperti di Muara Kate tidak akan terjadi.

“Ini jadi pelajaran besar. Kami di DPRD sudah beri rekomendasi, sekarang tinggal bagaimana aparat menegakkan hukum tanpa ragu. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan,” pungkasnya. (ADV/DPRD Kaltim)

Share
Exit mobile version