MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Di tengah gencarnya upaya reformasi sektor pertambangan, praktik tambang ilegal di Kalimantan Timur justru menunjukkan pola yang semakin terstruktur.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk kejahatan yang diduga melibatkan jaringan oknum di berbagai level pemerintahan.
“Ini bukan kasus satu-dua orang yang main sendiri. Sudah tercium adanya dukungan dari oknum kepala desa, aparat kecamatan, bahkan kelurahan. Kalau sudah sistematis seperti ini, apa yang bisa kita harapkan dari penertiban biasa?” ucap Salehuddin.
Dia menyesalkan lemahnya pengaruh hukum terhadap pelaku tambang ilegal. Menurutnya, ketidaktegasan aparat hukum justru memberi ruang bagi para pelanggar untuk terus beroperasi tanpa rasa takut.
“Kalau tidak ada ketegasan, mereka akan terus menyerang. Penegakan hukum itu harus menciptakan efek gentar, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Komisi I DPRD Kaltim telah turun langsung ke lapangan dan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat. Namun, Salehuddin mengakui bahwa perubahan di lapangan belum terasa signifikan.
“Kita sudah lakukan sidak, kita sudah beri masukan. Tapi selama penegakan hukumnya lemah, semua itu tidak akan cukup,” katanya.
Salehuddin mengingatkan bahwa dampak dari eksploitasi ilegal ini tidak hanya dirasakan saat ini, tapi akan diwariskan ke generasi berikutnya.
“Anak cucu kita yang akan mewarisi kerusakan ini. Kalau hari ini kita diam, maka kita juga ikut bertanggung jawab atas kehancuran masa depan mereka,” tutup Salehuddin. (ADV/DPRD Kaltim)
