Mediaborneo.net, Samarinda – Kondisi Sungai Karang Mumus kembali mencemaskan. Limbah dan sampah rumah tangga yang menumpuk di aliran sungai menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Maswedi, anggota Komisi III DPRD, menilai persoalan ini sudah darurat dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Menurut Maswedi, kebiasaan sebagian warga yang masih membuang sampah ke sungai bukan semata-mata karena kurangnya kesadaran, tetapi juga disebabkan oleh keterbatasan akses ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
“Beberapa wilayah seperti Lempake dan Benanga belum terlayani dengan baik. Banyak warga yang kesulitan menjangkau TPS karena jaraknya terlalu jauh,” ujarnya baru-baru ini.
Maswedi menyoroti belum meratanya distribusi TPS di Samarinda, terutama di daerah padat penduduk seperti Muang. Ia menegaskan bahwa solusi jangka pendek harus segera diambil agar pencemaran Sungai Karang Mumus tidak semakin parah.
“Jangan tunggu sungai benar-benar mati. Pemerintah harus bergerak cepat membangun TPS di titik-titik krusial,” tegasnya.
DPRD Samarinda, lanjut Maswedi, siap memfasilitasi koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pemerintah kelurahan untuk menentukan lokasi yang strategis dan mudah diakses warga.
Selain pembangunan TPS, Maswedi juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid antarinstansi. Ia menyoroti pembagian tanggung jawab yang sering kali menjadi hambatan di lapangan.
“Penempatan TPS adalah ranah kelurahan, tapi pengangkutan ke TPA jadi tugas DLH. Kalau tidak ada komunikasi yang baik, masalah ini tidak akan pernah selesai,” katanya.
Ia menyarankan agar pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan warga, RT/RW, kelurahan, hingga dinas teknis. Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang dampak sampah rumah tangga terhadap pencemaran sungai juga harus ditingkatkan.
Kondisi Sungai Karang Mumus yang tercemar oleh sampah tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga mengancam ekosistem dan kesehatan warga.
“Kalau kita terus menutup mata, generasi selanjutnya yang akan menanggung akibatnya. Sungai bukan tempat sampah. Ini harus jadi komitmen bersama,” tutup Maswedi. (ADV/DPRD Samarinda)
