Mediaborneo.net, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menyampaikan desakan keras kepada pemerintah daerah dan pusat agar tidak lagi memberikan toleransi terhadap para pelaku perusakan lingkungan. Deforestasi yang terus terjadi di Kaltim menjadi bukti lemahnya sistem penegakan hukum yang perlu segera diperbaiki.
Kalimantan Timur tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Luas hutan yang semula menjadi kebanggaan masyarakat Kaltim, kini terus menyusut akibat aktivitas tambang, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengawasan terhadap perizinan perusahaan.
Menurut Sarkowi, ini bukan hanya sekadar masalah lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan ekologis dan keberlanjutan hidup masyarakat.
“Kalau hukum ditegakkan dengan setengah hati, tidak akan pernah ada efek jera. Justru pelaku-pelaku perusak lingkungan akan merasa diizinkan untuk terus mengulang kerusakannya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan seharusnya mengikuti tiga tahap utama: penegakan hukum administrasi seperti teguran tertulis dan peringatan, kemudian paksaan pemerintah apabila tidak ada perbaikan, dan terakhir, jika tetap membandel, dilakukan pencabutan izin dan penindakan pidana.
Sayangnya, menurutnya, ketiga mekanisme ini jarang ditegakkan secara konsisten. Banyak perusahaan besar justru lolos dari jeratan hukum meski telah terbukti merusak lingkungan.
“Kalau kita biarkan, ini akan jadi bencana jangka panjang. Hutan habis, satwa langka punah, dan masyarakat sekitar yang paling menderita akibat banjir, kekeringan, dan krisis pangan,” tegasnya.
Sarkowi mengingatkan bahwa regulasi sebenarnya sudah tersedia. Baik di tingkat nasional melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maupun di daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pelestarian lingkungan.
“Ini bukan soal kekurangan aturan, tapi soal keberanian dan komitmen dalam menjalankan aturan yang ada,” katanya.
Sarkowi pun mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, LSM, akademisi, hingga media massa untuk mengawasi dan mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap kasus-kasus lingkungan hidup.
“Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, kami yakin Kaltim masih bisa diselamatkan dari krisis ekologis yang semakin nyata,” pungkasnya. (ADV/DPRD Kaltim)
