MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono menilai, serapan anggaran untuk pembinaan UMKM di Kaltim masih kurang optimal, yaitu hanya sekitar 60 persen.
Untuk itu, kata dia, Komisi II DPRD Kaltim sudah memanggil OPD terkait untuk membahas mengenai alasan yang membuat lambannya penyerapan anggaran tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi.
“Kami sudah rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim dan meminta penjelasan apa saja kendala yang membuat anggaran tidak terserap maksimal,” ujarnya.
Kata Sapto, data UMKM harus selaras dengan data dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuannya adalah agar alokasi kegiatan pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi para pelaku usaha.
“Data UMKM harus diverifikasi kebenarannya, apakah usahanya memang ada atau tidak. Jangan sampai ada usaha yang tidak jelas atau fiktif yang mendapatkan bantuan. Data UMKM juga harus terintegrasi dengan data Dinsos, agar tidak ada tumpang tindih,” katanya.
Menurutnya, Disperindagkop Kaltim belum menyampaikan secara lengkap rencana kerja mereka untuk tahun 2024. Sapto mengaku, hanya mengetahui beberapa program yang akan dilaksanakan, seperti pembangunan food station dan digitalisasi UMKM di seluruh Kaltim.
“Yang harus diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah hasil bahan baku lokal oleh UMKM, misalnya dari lokal menjadi produk kemasan yang modern. Ini harus didesain dari hulu sampai hilir untuk tahun 2025,” katanya.
Dikatakan, serapan anggaran UMKM hingga saat ini masih jauh dari harapan. Ia berharap Disperindagkop Kaltim bisa menjelaskan apa saja masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program-programnya.
“Apakah masalahnya di sumber daya manusia atau faktor lain? Ini harus dicari solusinya,” katanya.
Dia menyarankan Disperindagkop Kaltim agar lebih mengoptimalkan program-programnya, sehingga anggarannya bisa terserap sepenuhnya dan meningkatkan kapasitas UMKM.
“Caranya adalah dengan memberikan pelatihan, bimbingan, fasilitas, digitalisasi, dan pemasaran kepada para UMKM, ” katanya.
“Pelatihan itu penting, terutama bagi UMKM yang bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. UMKM itu sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Jika UMKM mandek, dampaknya negara bisa mengalami krisis ekonomi,” imbuhnya. (Hk/M. Jay/Adv/DPRD Kaltim)
