Mediaborneo.net, Samarinda – Dalam upaya memperkuat transparansi dan efisiensi pemberian bantuan pendidikan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengungkapkan langkah strategis berupa penerapan sistem aplikasi verifikasi data mahasiswa.
Hal ini disampaikan dalam menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebelumnya, di mana Badan Supervisi Internal (BSI) mencatat perlunya sistem pengawasan yang lebih tertata.
“Kami tidak tinggal diam. Temuan itu menjadi cambuk bagi kami untuk membenahi proses validasi penerima bantuan pendidikan,” tegas Sri Wahyuni.
Sistem baru ini mewajibkan setiap kampus di Kaltim untuk menginput data mahasiswa yang lulus dan menerima bantuan. Verifikasi akan dilakukan secara otomatis menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika ditemukan satu mahasiswa terdaftar di dua kampus berbeda, sistem akan menolak secara otomatis.
Sri Wahyuni mengajak seluruh perguruan tinggi di Kaltim untuk aktif mendukung sistem ini.
“Dengan teknologi, kita bisa mencegah penyelewengan. Mari wujudkan bantuan pendidikan yang adil, tepat sasaran, dan berintegritas,” katanya.
Kini saatnya masyarakat dan institusi pendidikan bersama-sama berkomitmen menjaga kredibilitas bantuan pendidikan. Jangan ragu untuk terlibat, karena masa depan mahasiswa Kaltim dimulai dari sistem yang bersih dan transparan. (Oen/ADV/Diskominfo Kaltim)
