Mediaborneo.net, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, merespons langsung tuntutan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) dalam aksi terkait isu lingkungan dan hak masyarakat adat.
Seno menyoroti pentingnya peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Samarinda. Ia mengakui bahwa luas RTH saat ini baru mencapai 7 persen dan menyatakan bahwa kolaborasi lintas pemerintah sangat diperlukan.
“Kita akan terus memperbaiki tata kelola lingkungan. Pemerintah kota perlu didorong, dan kami siap membantu supaya RTH bisa diperluas. Ini penting untuk mencegah banjir dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Terkait hak masyarakat adat, Seno menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tak tinggal diam.
“Bahkan tanpa desakan pun, kami sudah mengambil langkah. Salah satu contohnya, masyarakat adat di Paser mendapat penghargaan Kalpataru. Tapi masih banyak yang harus kita lindungi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan perkembangan terbaru mengenai konflik lahan di Muara Kate.
“Kami sudah kirim surat ke Menteri ESDM pada 15 April lalu. Saat ini, proses investigasi tengah berlangsung. Kita kawal terus, agar pelanggar bisa dihukum sesuai aturan,” pungkasnya.
