Mediaborneo.net, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti fenomena penghulu liar yang marak di Kota Samarinda dan menjadi penyebab meningkatnya angka pernikahan dini.
Ia menegaskan bahwa praktik pernikahan yang dilakukan oleh penghulu tidak resmi ini telah berdampak langsung terhadap pendidikan anak, terutama menyebabkan putus sekolah dan menghambat program wajib belajar 12 tahun.
“Kasus pernikahan dini masih sering terjadi di Samarinda. Sampai hari ini masih ada praktik nikah siri yang dilakukan oleh penghulu liar,” katanya.
Sri Puji menekankan bahwa permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) serius bagi Pemerintah Kota Samarinda, khususnya dalam mengejar target sebagai Kota Layak Anak (KLA). Ia juga mengingatkan bahwa fenomena ini bertolak belakang dengan visi misi Wali Kota Samarinda yang ingin menjadikan kota ini sebagai pusat peradaban.
“Bagaimana bisa mengejar gelar Kota Layak Anak jika praktik nikah dini masih terjadi? Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak masih rendah,” tegasnya.
Menurut Puji, akar masalah dari maraknya pernikahan usia dini tidak lepas dari pola pikir masyarakat yang masih menganggap kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sudah cukup sebagai bekal hidup. Banyak orang tua yang memilih menikahkan anaknya ketimbang melanjutkan pendidikan.
“Pemikiran seperti itu jadi tantangan berat bagi pemerintah. Ada yang berpikir, ‘yang penting anak bisa berhitung, sekolah SD sudah cukup, nanti bisa berjualan di pasar’. Pola pikir seperti ini harus diubah,” katanya.
Dia menyampaikan berbagai dampak sosial yang muncul akibat pernikahan anak di bawah umur. Anak yang menikah di usia sekolah cenderung belum siap secara mental, ekonomi, dan sosial. Belum lagi nasib anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, yang terancam tidak mendapatkan hak dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan yang layak.
“Kalau anak-anak hasil pernikahan dini ini tidak dijamin masa depannya, akan timbul masalah baru. Ini yang membuat pernikahan dini jadi carut-marut. Sayangnya, masyarakat seolah tidak peduli,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
