MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Setelah perubahan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD ditetapkan melalui rapat Paripurna DPRD Kaltim, Komisi III telah menyusun berbagai macam program kerja.
“Karena baru kemarin dipindahkan ke Komisi III, jadi baru rapat internal. Kita mengatur sistem internal, bagaimana jika rapat dan teman-teman tugas khusus. Juga mengatur agenda rapat ke depan, meminta tenaga ahli untuk menyesuaikan dengan mitra kerja kita,” beber Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, Selasa (15/3/2022).
Dikatakannya, untuk awal rapat bersama mitra kerja, Komisi III akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bappeda Kaltim pada Senin mendatang. Selanjutnya akan melakukan RDP bersama Dinas PUPR Kaltim di hari Selasa depan.
“Saat ini kita belum bisa berbicara banyak, karena kita belum mengupas lebih jauh. Jadi Senin kita minta RDP dengan Bappeda untuk melihat bingkai besar Kaltim, serta apa yang direncanakan di tahun 2023,” katanya.
“Selasa kita RDP dengan Dinas PU untuk mentracing program 2022 dan 2023,” sambung Veridiana.
Berbagai masalah pembangunan lainnya juga akan disorot oleh Komisi III DPRD Kaltim.
“Teman-teman ini mengetahui masalah bangunan yang mangkrak, termasuk pengelolaan hotel Atlet dan RS Korpri. Nah RS Korpri ini, di APBD 2022 ada yang tidak terbahas di Komisi III, termasuk kantor BPKAD. Tapi yang jadi masalah RS Korpri karena sudah lewat waktu tapi belum selesai” ungkapnya.
Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kaltim Syaifuddin Zuhri memastikan, pihaknya akan kembali melakukan sidak ke RSUD Korpri Kaltim.
“Dalam waktu dekat, nanti kita sidak, jadwal akan disiapkan oleh Komisi III,” katanya.
Dikatakannya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi III yang baru mengenai permasalahan yang terjadi di RSUD Korpri Kaltim.
“Nanti kita koordinasikan lagi dengan ketua, karena kaitannya dengan RS Korpri pasti ada. Itu ada keterlambatan untuk membahasnya,” tutupnya. (Advetorial)
Penulis : Koko
Editor : M Jay
