MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA– Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono mengaku heran dengan pengelolaan Pelabuhan non peti kemas Kariangau, Balikpapan. Pasalnya, dia menilai pengelolaan pelabuhan tersebut tidak digarap dengan baik.
Sementara pelabuhan non peti kemas Kariangau, Balikpapan memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), jika dikelola dengan baik.
Sapto menyebut, saat ini pengelolaan Pelabuhan Kariangau, Balikpapan hanya jalan pada sektor peti kemas saja.
“Pengelolaan Pelabuhan Kariangau yang dikelola KKP ini dari 72,5 hektar, yang sudah jalan adalah peti kemas dan itu sudah efektif. Sedangkan yang belum tergarap dengan baik adalah non peti kemas. Padahal, ini yang notabenenya merupakan potensi yang luar biasa untuk mendapatkan PAD,” kata Sapto.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim, Isran Noor pernah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pelindo, terkait dengan pelaksanaan pengelolaan Pelabuhan Kariangau sektor non peti kemas. Namun, setelah Gubernur Isran Noor purna tugas, dirinya tak lagi mendapatkan informasi lanjutan mengenai penyelesaian masalah tersebut.
“Yang jelas, sepengetahuan saya sudah ada surat Gubernur Isran, tapi belum ada tanggapan dari Pelindo,” katanya.
Dia meminta kepada Pj Gubernur Kaltim untuk segera dapat menindaklanjuti surat tersebut.
“Mohon segera ditindaklanjuti, bahwa seolah-olah apa yang mereka lakukan kegiatan di tahun 1990 itu atau 2000 sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 72,5 hektar itu. Padahal ini bukan,” katanya.
“Mohon dievaluasi, diminta klarifikasi Perusda terkait untuk percepatan dalam rangka Perusda menjadi PT untuk menangani proses masalah kepelabuhan,” tandasnya. (HK/M. Jay/Adv/DPRD Kaltim)
