MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menyoroti lambannya proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Pariwisata.
Menurutnya, pembahasan yang belum masuk pada substansi membuat arah pengembangan pariwisata Samarinda menjadi kabur dan tidak terfokus.
Seperti diketahui, memiliki kekayaan alam, budaya, dan potensi ekowisata yang luar biasa, Kota Samarinda justru terjebak dalam stagnasi pengembangan sektor pariwisata.
Akar masalahnya jelas, belum adanya regulasi atau payung hukum yang mengatur secara komprehensif pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki kota ini belum mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
“Kami masih memilah mana yang masuk pengembangan dan mana yang pengelolaan. Tapi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Kota lain sudah bergerak cepat, kita justru jalan di tempat,” ujarnya.
Viktor menegaskan bahwa ketiadaan regulasi berdampak langsung terhadap tersendatnya pembangunan infrastruktur wisata, lemahnya pembinaan pelaku usaha wisata, hingga tidak terintegrasinya kerja antar-OPD. Hal ini membuat pelaku wisata tidak mendapat dukungan yang memadai dari pemerintah.
“Kalau tidak ada dasar hukum, OPD pun bingung bergerak. Akhirnya program hanya jadi wacana, tidak sampai ke pelaku lapangan,” ungkapnya.
Sebagai ibu kota Kalimantan Timur dan gerbang menuju Ibu Kota Negara (IKN), Samarinda seharusnya menjadikan pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru, menggantikan ketergantungan terhadap sektor tambang. Namun tanpa regulasi yang konkret, transformasi ini sulit terwujud.
“Kalau kita terus lamban, bukan hanya potensi yang hilang, tapi juga kesempatan besar menjadi kota kreatif yang berdaya saing,” tegas Viktor.
Viktor mendesak agar Raperda segera dirampungkan. Bukan hanya sebagai kepastian hukum, tetapi sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memajukan pariwisata Samarinda.
Regulasi ini menjadi fondasi bagi pelaku usaha, investor, dan masyarakat untuk membangun sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pariwisata Samarinda menunggu untuk bangkit. Tapi langkah pertama harus dimulai dari komitmen politik, menuntaskan regulasi sebagai peta jalan masa depan,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
