MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Pemerintah pusat menunjukkan keseriusannya dalam menindak tegas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terafiliasi dengan aksi premanisme, khususnya yang berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas investasi seluruh wilayah, khususnya di Kalimantan Timur.
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme, yang digelar Minggu (11/5/2025) di Ruang Rapat Bina Bangsa, Kesbangpol Kaltim, Gedung B Kantor Gubernur Kaltim.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, memimpin langsung rapat tersebut. Dia menekankan pentingnya langkah preventif dan terkoordinasi untuk menjaga ketertiban di tengah geliat investasi yang semakin berkembang di Kaltim.
“Kegiatan ini merupakan monitoring lanjutan dari rapat di Kemenko Polhukam pada 6 Mei lalu. Kami ingin memastikan bahwa penanganan ormas bermasalah dijalankan efektif hingga ke tingkat daerah,” katanya.
Kemenko Polhukam telah membentuk Satgas Terpadu Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme, sebagai bentuk sinergi nasional dalam menjaga ruang publik dari ancaman kelompok yang meresahkan. Satgas ini akan melibatkan aparat keamanan dan stakeholder di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, mengatakan kesiapan penuh daerah untuk mendukung arahan pusat. Menurutnya, ketegasan dalam menghadapi ormas yang merusak tatanan sosial adalah kunci menjaga kepercayaan investor.
“Kita akan bentuk tim terpadu bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Ini penting untuk memastikan Kalimantan Timur tetap aman dan nyaman bagi investasi,” kata Gubernur Rudi.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi ormas yang mengganggu stabilitas daerah. Terlebih, Kalimantan Timur kini memegang peran vital dalam pembangunan nasional melalui proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dengan pendekatan terpadu dan sinergis, Kalimantan Timur diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif, tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan investasi jangka panjang. (Oen/M Jay)
