MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Kalimantan Timur mempersiapkan diri untuk mendukung program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2024 yang dicanangkan pemerintah pusat.
Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kaltim, Lisa Hasliana, menjelaskan bahwa meski target awal program ini sebenarnya ditetapkan untuk tahun 2023, realisasinya belum tercapai sepenuhnya.
“Target pemerintah pusat untuk Zero ODOL 2023 tidak tercapai. Namun, kami optimis di 2024, program ini dapat diwujudkan dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan pusat,” ungkapnya.
Untuk mencapai target Zero ODOL, pemerintah pusat telah menitipkan anggaran kepada sejumlah perusahaan transportasi melalui Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Anggaran ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu penegakan hukum (gakum) dan perbaikan dimensi kendaraan yang tidak sesuai standar.
“Jika ditemukan kendaraan ODOL, langkah pertama adalah penegakan hukum berupa pembelahan bak kendaraan yang melanggar. Biaya penegakan hukum berasal dari kami (daerah), sementara anggaran untuk merubah bak kendaraan sesuai standar disediakan oleh BPTD pusat,” terang Lisa.
Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya, mengurangi kerusakan infrastruktur, dan memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi sesuai dengan kapasitas dan dimensi yang diizinkan.
Meskipun tantangan implementasi Zero ODOL cukup besar, seperti kesadaran pelaku usaha dan kesiapan teknis di lapangan, Lisa menegaskan bahwa Kaltim berkomitmen mendukung program ini secara menyeluruh.
“Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha transportasi agar lebih memahami pentingnya standar ini,” imbuhnya. (Adv/Diskominfo Kaltim)
