Mediaborneo.net, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong dunia usaha tidak lagi memandang program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai kegiatan seremonial.
Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) TJSL dan PKBL Tahun 2026, seluruh perusahaan diajak menyatukan langkah agar program sosial benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Pesan itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat membuka Musrenbang TJSL dan PKBL yang dirangkai dengan Expo UMKM serta talkshow bertema UMKM Naik Kelas, Rabu (29/7/2026).
Sebelum acara dimulai, Aulia bersama Sekretaris Daerah Kukar Sunggono berkeliling melihat produk-produk unggulan pelaku UMKM binaan pemerintah maupun perusahaan yang berpartisipasi dalam pameran.
Menurut Aulia, keberadaan ratusan perusahaan di Kukar merupakan kekuatan besar yang harus dioptimalkan untuk mempercepat pembangunan. Karena itu, program CSR perlu disusun sejalan dengan prioritas pembangunan daerah agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan menghindari tumpang tindih kegiatan.
“Musrenbang ini menjadi ruang untuk menyatukan arah pembangunan antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Kolaborasi harus berjalan seirama agar setiap program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Aulia.
Dia menegaskan, perusahaan di Kukar diminta menyesuaikan program TJSL dengan 17 program dedikasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dengan langkah tersebut, setiap kegiatan yang dijalankan perusahaan dapat terintegrasi dengan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga hasilnya lebih efektif dan terukur.
“Sinkronisasi menjadi sangat penting. Kami ingin program perusahaan tidak berjalan sendiri, tetapi saling mendukung dengan program pemerintah sehingga dampaknya lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti perlunya perubahan arah pelaksanaan CSR. Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi harus memperkuat pemberdayaan masyarakat sejak sektor hulu. Salah satunya melalui pelatihan keterampilan, penyediaan peralatan usaha, hingga pendampingan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau telah menyelesaikan masa kerjanya.
“Perusahaan harus ikut menyiapkan masyarakat agar tetap produktif. Berikan pelatihan, pendampingan, bahkan peralatan kerja sehingga mereka memiliki peluang usaha baru dan tidak menambah angka pengangguran,” tegasnya.
Aulia menambahkan, program CSR juga harus berbasis data agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian, seluruh intervensi sosial perusahaan mampu memberikan manfaat jangka panjang, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“TJSL bukan sekadar kegiatan seremonial atau penyaluran bantuan. Ini adalah investasi sosial yang membangun kemandirian masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi lokal, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah dan sejumlah perusahaan juga menandatangani perjanjian kerja sama di berbagai bidang. Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan yang lebih terarah.
Tak hanya fokus pada pembangunan, Aulia turut memberikan perhatian terhadap perkembangan UMKM.
Dia mengapresiasi Expo UMKM yang menampilkan hasil pembinaan perusahaan terhadap pelaku usaha lokal. Menurutnya, pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, digitalisasi, akses pembiayaan hingga perluasan pasar.
“Kami ingin UMKM Kukar benar-benar naik kelas. Pendampingan tidak boleh berhenti di pameran saja, tetapi harus berlanjut hingga produk mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” katanya.
Pada forum Musrenbang yang berlangsung di Aula Bappeda Kukar, Aulia mengungkapkan terdapat sekitar 944 perusahaan kategori usaha besar yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Potensi tersebut dinilai sangat strategis untuk mempercepat pembangunan apabila seluruh program TJSL dan PKBL disusun secara terintegrasi.
Dia pun mengajak seluruh perangkat daerah, perusahaan, perguruan tinggi, Forum Komunikasi TJSL, Tim Fasilitasi TJSL, media, komunitas, hingga masyarakat memperkuat kolaborasi melalui perencanaan berbasis data, transparansi, evaluasi program, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
“Kita harus bergerak dari pola kerja yang terpisah menuju pola kerja terpadu. Jangan lagi hanya mengejar keluaran program, tetapi pastikan seluruh kegiatan menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Itulah semangat Sinergitas Menuju Kukar Idaman Terbaik,” pungkasnya. (Ann/M Jay)
