Mediaborneo.net, Samarinda – Peran ribuan kader di lapangan dinilai menjadi kunci keberhasilan berbagai program ketahanan keluarga di Kota Samarinda. Namun di balik besarnya kontribusi tersebut, perhatian terhadap kesejahteraan para kader masih dianggap belum memadai akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Hal itu menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti. Menurutnya, kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, hingga berbagai kelompok masyarakat merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada warga.
“Mereka yang setiap hari turun ke masyarakat, mendampingi keluarga, memberikan edukasi, hingga membantu program penurunan stunting. Perannya sangat besar,” kata Sri Puji.
Dia menjelaskan, keberhasilan berbagai program DPPKB selama ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga berkat dedikasi para kader yang bekerja di tingkat kelurahan dan kecamatan. Mulai dari mendata keluarga, mendampingi ibu hamil, memberikan penyuluhan keluarga berencana, hingga mengawal tumbuh kembang balita, seluruh kegiatan tersebut banyak bergantung pada keterlibatan kader di lapangan.
“Kalau tidak ada kader yang aktif, tentu program pemerintah akan sulit menjangkau masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Meski memiliki tanggung jawab yang besar, Sri Puji mengakui insentif yang diterima para kader masih jauh dari harapan. Kondisi tersebut terjadi karena anggaran DPPKB masih terbatas dan sebagian besar dialokasikan untuk belanja rutin.
“Kami memahami kondisi anggarannya memang belum ideal. Tetapi ke depan kesejahteraan kader juga harus menjadi perhatian karena mereka merupakan garda terdepan pelayanan,” katanya.
Menurutnya, dengan total anggaran sekitar Rp10 miliar, DPPKB harus membagi kebutuhan untuk berbagai sektor, mulai dari operasional dinas, pelayanan keluarga berencana, pengendalian penduduk, pembangunan ketahanan keluarga, hingga program percepatan penurunan stunting. Akibatnya, ruang fiskal untuk meningkatkan insentif maupun memperkuat dukungan terhadap kader menjadi sangat terbatas.
“Kami melihat DPPKB sudah bekerja maksimal dengan anggaran yang tersedia. Namun kebutuhan di lapangan memang jauh lebih besar,” ungkap Sri Puji.
Komisi IV DPRD Samarinda pun mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar memberikan tambahan anggaran pada APBD Perubahan maupun APBD tahun berikutnya. Penambahan anggaran dinilai penting agar kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus meningkat.
Selain peningkatan kesejahteraan kader, DPRD Samarinda juga berharap anggaran tambahan dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pelayanan, termasuk kantor DPPKB dan balai penyuluhan keluarga berencana di sejumlah kecamatan yang mulai mengalami kerusakan.
“Kami ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Itu tidak hanya membutuhkan SDM yang kuat, tetapi juga fasilitas yang memadai,” katanya.
Sri Puji menegaskan, investasi pada program ketahanan keluarga akan memberikan dampak besar terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang sehat, berkualitas, dan mampu mendukung pembangunan Kota Samarinda di masa depan.
“Jangan melihat program keluarga hanya sebagai kegiatan rutin. Ini investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Karena itu pemerintah perlu memberi perhatian lebih, termasuk kepada para kader yang selama ini bekerja tanpa mengenal lelah,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
