MEDIABORNEO.NET, BALIKPAPAN – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kaltim, HM Syafranuddin mengatakan, realisasi kegiatan fisik tahun anggaran 2022 yang dilakukan oleh OPD yang dipimpinnya tersebut sudah mencapai 100 persen. Sementara realisasi keuangan mencapai 96,09 persen.
Hal itu disampaikannya pada rapat kerja bersama Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim Tahun 2022 DPRD Kaltim yang diketuai Sutomo Jabir, di Novotel Balikpapan, pada Rabu (3/5).
HM Syafranuddin menyebut, pada APBD murni tahun 2022 lalu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaltim mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 27 miliar. Selanjutnya, pada APBD perubahan tahun 2022 ada penambahan alokasi anggaran. Total anggaran yang diterima pada APBD perubahan 2022 adalah Rp 39,7 miliar. Realisasi anggaran hingga akhir tahun sebesar Rp 38,2 miliar atau 96,09 persen. Sedangkan realisasi kegiatan tercapai seratus persen.
“2022, DPK juga melakukan pembinaan di sekolah-sekolah. Saat ini sudah mulai tumbuh semangat para guru untuk mengelola perpustakaan. Namun yang menjadi tantangan adalah masalah kearsipan, karena rata-rata semua OPD belum tertib terkait arsipnya,” ungkapnya.
Dikatakannya, tahun 2023 ini DPK Kaltim fokus pada program kegiatan peningkatan kesadaran OPD dalam menertibkan arsipnya. Lantaran, HM Syafranuddin menyebut, selama ini yang menjadi kendala adalah berkurangnya arsiparis akibat masa pensiun, sedangkan penerimaan pegawai baru belum dilaksanakan.
“Kami berharap, melalui Pansus ini adanya perhatian bagi DPK. Kami perlu gedung baru, karena gedung yang sekarang kerap kebanjiran. Mengamankan bahan bacaan serta membuat masyarakat nyaman membaca sangat diperlukan dengan kondisi gedung yang mendukung,” tandasnya. (Adv DPK Kaltim/M Jay)
