MEDIABORNEO.NET, KUKAR – Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik meminta kepada daerah-daerah yang ada di Kaltim yang belum menerapkan penggunaan pembayaran non tunai melalui digitalisasi, untuk segera menggunakan pembayaran non digital dalam bertransaksi.
Untuk itu, dia meminta kepada Bank Indonesia Perwakilan Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk gencar mensosialisasikan serta mewujudkan program pembayaran non tunai melalui digital, khususnya bagi pelaku UMKM.
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan di acara Pengukuhan Kepal Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, yang dilaksanakan pada Jumat kemarin (27/10/2023).
Pj Gubernur Akmal Malik mengatakan, saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Kutai Kartanegara saat melihat-lihat UMKM, dirinya mendapati masih ada UMKM yang belum menggunakan pembayaran non tunai.
“Di Kutai Kartanegara saya hadir di stand UMKM desa, saya mau bayar QRIS tapi tidak ada, jadi saya harus bayar tunai, ” ungkapnya.
Menanggapi apa yang disampaikan Pj Gubernur tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara, Sunggono mengakui hal tersebut. Namun menurut dia, hal tersebut terjadi pada pelaku UMKM-UMKM yang ada di wilayah pedalaman Kutai Kartanegara. Yang mana memang wilayah tersebut belum tersentuh dengan internet dan sebagainya, sehingga menjadi kendala dalam penerapan pembayaran non tunai.
“Memang yang disinggung pak Pj tadi itu dari pedalaman. Jadi memang belum tersentuh, ” katanya ditemui usai menghadiri acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim.
Pemkab Kutai Kartanegara, lanjut dia, akan lebih mengefektifkan fungsi TP2B, dalam rangka memaksimalkan digitalisasi di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Ke depan, kita akan lebih efektifkan fungsi TP2B. Kita akan bisa memaksimalkan digitalisasi dalam proses pembayaran non tunai agar bisa lebih cepat, ” ujarnya.
Terpisah, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto memastikan, pihaknya akan bekerjasama dengan Pemkab Kutai Kartanegara untuk melaksanakan program-program penggunaan pembayaran non tunai, khususnya QRIS di wilayah Kutai Kartanegara.
“Kami akan bersinergi dengan Pemkab Kukar untuk memaksimalkan program ini, agar penerapannya bisa terlaksana di seluruh wilayah Kukar, ” tutupnya. (Han/M.Jay/Adv/Diskominfo Kukar)
