MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda, Novan Syahrony Pasie mengatakan, dalam hal pengajuan penganggaran pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda harus berdasarkan dari usulan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
Kata dia, penganggaran tersebut juga memiliki panduan yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Terkait budgeting atau penganggaran ini, sebelum rapat Banggar ada yang namanya kebijakan umum anggaran. Ini yang harus kita prioritaskan dulu, karena dasar anggaran ini ada panduan, baik dari Kemekeu dan Kemendagri,” terangnya.
“Contoh, ada kebijakan rencana anggaran jangka menengah dan panjang itu semua harus sinergi. Misal, program Kepala Daerah harus dituangkan dalam kebijakan anggaran setiap tahunnya. Ini yang harus sejalan,” sambungnya.
Diakuinya, di Banggar DPRD mengenai perbedaan bukanlah hal yang aneh. Karena dari pihak eksekutif dan legislatif sama-sama membawa program yang akan dilaksanakan. Namun begitu, untuk anggaran akan diberikan sesuai dengan program-program yang dinilai lebih proritas untuk dilaksanakan.
“Sering terjadi perbedaan. Tapi adalah mana yang harus diprioritaskan. Perbedaan anggaran kota dan legislatif adalah lumrah, karena prioritas anggaran ini dari sudut pandang, dari prospektif beda, tapi acuannya ada. Bagaimana visi misi Kepala Daerah dituangkan dari aspirasi masyarakat, melalui kami DPR dari hasil Reses. Kami punya jalur itu,” pungkasnya. (Adv/Koko/M Jay)
