MEDIABORNEO.NET, KUKAR – Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Alif Turiadi, secara simbolis menyerahkan bantuan papan interaktif kepada para kepala desa. Penyerahan papan interaktif ini dilakukan di Kantor DPRD Kukar pada Kamis (1/8/2024).
Sedikitnya ada 55 papan interaktif yang diberikan Alif kepada Kepala Desa untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan instansi terkait, terutama dalam mengajukan usulan program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari pemerintah pusat.
Alif Turiadi menjelaskan bahwa ide untuk menyediakan sarana prasarana papan interaktif ini muncul setelah pandemi COVID-19. “Setelah pasca COVID-19, kita masih bingung bagaimana caranya melakukan rapat-rapat dengan instansi terkait, termasuk dengan desa-desa, terutama saat mereka akan memasukkan usulan-usulan SIPD,” ujarnya.
Menurut Alif, papan interaktif ini diharapkan dapat meminimalisir mobilisasi dan waktu yang diperlukan untuk koordinasi, terutama bagi desa-desa yang berada di lokasi yang jauh. “Hari ini kita wujudkan salah satu aspirasi pokok pikiran saya untuk para kepala desa, bukan hanya dari Dapil saya, tetapi dari seluruh Dapil,” tambahnya.
Alif juga memaparkan bahwa penyerahan papan interaktif ini telah selesai dilakukan untuk 193 desa di Kutai Kartanegara. “Ini yang terakhir, yang jelas sudah selesai untuk 193 desa,” kata Alif.
Alif berharap dengan adanya sarana prasarana ini, kinerja para kepala desa dan aparatur desa dapat meningkat kedepannya.
“Harapannya tentu dengan sarana prasarana yang sudah kita berikan kepada mereka akan dimanfaatkan dengan baik karena ini akan menunjang kinerja dari para kepala desa dan aparatur desa,” jelasnya.
Selain papan interaktif, Alif juga menyampaikan bahwa akan ada bantuan laptop untuk mendukung penggunaan papan interaktif tersebut.
“Setelah pemberian papan interaktif tadi, akan ada laptop,” tutupnya.
Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Alif Turiadi untuk terus mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat desa, serta memastikan bahwa setiap desa di Kutai Kartanegara memiliki akses yang memadai untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. (*)
